Deddy Sitorus Putar Video Rakyat 'Mati Konyol' di DPR, Sebut Negara dan Pemda Gagal!

Suara.com - Suasana Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Asosiasi Pemerintah Daerah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2026), mendadak jadi sorotan.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, melayangkan kritik keras terkait peran pemerintah daerah dalam melindungi warga dari aksi main hakim sendiri (persekusi).

Sebelum masuk ke agenda pembahasan remunerasi, Deddy meminta izin memutar sejumlah video kekerasan massa yang terjadi di beberapa daerah.

"Saya melihat di agenda kita itu ada tiga isu yang kita bicarakan. Yang pertama: remunerasi, yang kedua: soal DBH, yang ketiga: soal PAD. Dan itu semua menyangkut kepala daerah, menyangkut kita. Sebelum sampai ke urusan para pejabat ini, kita bicara dulu soal rakyat," ujar Deddy.

"Karena gedung ini Dewan Perwakilan Rakyat. Saya takut kita bicara remunerasi di sini, sementara rakyat di luar berteriak tentang hal yang lain," katanya menambahkan.

Deddy kemudian menunjukkan tiga video berbeda yang memperlihatkan aksi massa yang brutal di Subang, Jatiluhur, dan Tabanan.

"Ini mumpung ada Pak Mendagri. Ini di Subang, digebukin oleh para geng sepeda motor hanya karena menegur Pak, di Jatiluhur. Keluarga kehilangan kepala keluarga, anaknya jadi yatim. Nggak tahu apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mereka," cetusnya saat video pertama ditayangkan.

Pada video kedua, Deddy kembali menekankan hilangnya rasa aman.

"Ini Bapak sehat di sini, setengah jam kemudian mati digebukin massa, Pak. Mati konyol. Anaknya berkebutuhan khusus, keluarga miskin. Sehat walafiat, tidak lama kemudian jadi mayat, Pak. Jadi apa keluarganya? Nggak tahu saya," katanya.

Baca Juga: Deddy Sitorus dari Partai Apa? Anggota DPR Sebut Wartawan 'Rombongan Sirkus'

Deddy menyoroti absennya negara saat warga dianiaya berjam-jam hingga tewas.

"Di mana pemerintah daerah dalam urusan ini? Apakah kita mau menyalahkan Polisi, TNI? Keselamatan rakyat itu tanggung jawab kolektif kita, Pak, terutama kepala daerah," kata dia.

"Di sini negara gagal, Pak. Pemerintah daerah gagal. Berjam-jam penganiayaan itu sampai mati, tidak ada unsur pemerintah yang hadir di sana. Di tiga kejadian itu," lanjutnya.

Ia juga menyentil prioritas aparat keamanan.

"Kalau penggusuran ratusan datang ngurus satu rumah doang. Di mana kita? Saya mohon Pak Menteri duduk khusus, Pak, dengan kepala daerah menyusun ini, Pak. Dengan Polri, dengan TNI, Pak. Cukup, Pak, Dalam seminggu ini 4 kejadian, Pak. Mati konyol, ini negara hukum kita," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengakui bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi.