DPR Ingatkan Pemerintah: Koperasi Desa Merah Putih di Papua Berisiko Mubazir

Suara.com - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea meminta pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Papua. Menurutnya, program tersebut berisiko tidak efektif jika dipaksakan tanpa menyesuaikan kondisi geografis, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat setempat.

Permintaan tersebut disampaikan Marinus usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI di Mimika, Papua Tengah. Dalam kunjungan itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua memaparkan berbagai kendala pelaksanaan KDMP di lapangan.

Marinus menilai sejumlah layanan yang dirancang dalam program tersebut belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan masyarakat Papua.

Salah satu contohnya, distribusi LPG 3 kilogram yang dinilai sulit diterapkan di banyak kampung pedalaman karena keterbatasan akses dan rendahnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan tersebut.

“Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih harus benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar hadir sebagai program nasional,” ujar Marinus kepada wartawan, Jumat (31/7/2026).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menegaskan pembangunan koperasi tidak boleh hanya berfokus pada penyediaan fasilitas fisik.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat memiliki kemampuan dan akses untuk memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia.

Ia mengingatkan, koperasi yang telah dibangun tidak akan memberi dampak apabila masyarakat tidak memiliki daya beli atau tidak membutuhkan layanan yang disediakan.

Karena itu, Marinus mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program KDMP di Papua sebelum implementasinya diperluas.

Baca Juga: Komisi II DPR Usul Skema Gaji Baru untuk Kepala Daerah, Ada Reward dan Punishment

Evaluasi tersebut dinilai penting agar anggaran negara digunakan secara lebih efisien dan benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menilai pendekatan serupa perlu diterapkan di wilayah terpencil lain yang memiliki karakteristik geografis dan ekonomi serupa dengan Papua.

“Jangan sampai pembangunan menjadi mubazir karena tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Anggaran negara harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.