DPR Ungkap Sejumlah Dampak Besar dari Pemisahan Dana Pendidikan dari Program MBG

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menekankan pentingnya optimalisasi anggaran pendidikan guna menghadapi persaingan global yang kian kompetitif.

Menurutnya, pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dana pendidikan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan momentum vital untuk memperbaiki arsitektur pendidikan nasional secara menyeluruh.

Esti menegaskan, anggaran pendidikan yang maksimal pun dapat menjawab tantangan-tantangan di era globalisasi.

“Tantangan-tantangan kekinian seperti digitalisasi pendidikan, teknologi seperti AI dan lain-lain,” terang Esti kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Pimpinan Komisi X DPR ini menyoroti masih banyaknya persoalan fundamental di lapangan, mulai dari kerusakan bangunan sekolah hingga akses infrastruktur yang membahayakan nyawa siswa, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

"Kita terus mendengar gedung sekolah roboh, bahkan beberapa ada korban jiwa anak-anak kita yang datang ke sekolah untuk menuntut ilmu. Ini menjadi sebuah ironi jika Negara tak segera memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa akses jalan pun masih menjadi kendala besar.

“Belum lagi banyak akses atau infrastruktur pendidikan yang tidak dimiliki anak-anak. Setiap hari kita melihat berita ada anak-anak yang harus bertaruh nyawa karena ketiadaan jembatan atau akses jalan layak untuk ke sekolah,” tambah Esti.

Sejalan dengan putusan MK sebelumnya, Esti mendesak agar negara segera memperluas jangkauan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Baca Juga: Jangan Tunggu 2028, DPR Minta Anggaran MBG Keluar dari Pos Pendidikan Mulai 2027

“Dan segera wujudkan SD-SMP gratis baik negeri maupun swasta yang juga merupakan keputusan MK sebelumnya,” ucapnya.

Esti juga menyayangkan penurunan drastis anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) pada tahun 2026 yang merosot sekitar 47,6 persen—dari Rp 721 miliar pada 2025 menjadi hanya Rp 377,9 miliar.

Hal ini berdampak pada terhentinya pendistribusian buku ke daerah-daerah 3T.

“Juga agar program andalan yang anggarannya diturunkan agar dikembalikan seperti semula. Misalnya Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk penyediaan buku-buku yang bisa didistribusikan ke perpustakaan-perpustakaan daerah, termasuk 3T harus mendapat porsi anggaran memadai,” lanjut Esti.

Data dari UNESCO Institute for Statistics menunjukkan belanja pendidikan Indonesia hanya 1,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB), terendah dibanding banyak negara lain. Padahal, 40,2% penduduk Indonesia berusia di bawah 24 tahun.

Hal ini berbanding lurus dengan krisis guru yang terjadi secara nasional. Di DIY saja, masih terjadi kekurangan 1.600 guru di tingkat provinsi.