DPR Ungkap Sejumlah Dampak Besar dari Pemisahan Dana Pendidikan dari Program MBG

"Kita bisa bayangkan bagaimana parahnya kondisi di daerah lain, terutama di daerah 3T. Karena itu, Pemerintah tidak punya pilihan selain membuka formasi sesuai kebutuhan riil di lapangan," sebut Esti.

Terkait kebijakan baru seperti program Sekolah Rakyat (SR) yang "meminjam" guru dari sekolah reguler, Esti menilai hal tersebut menunjukkan kurangnya perencanaan.

“Info mengenai Sekolah Rakyat yang harus meminjam guru dari sekolah reguler menjadi salah satu indikator perencanaan yang belum matang,” tukas Esti.

Ia mengingatkan agar program-program baru seperti Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) hingga Sekolah Garuda tidak menjadi kebijakan instan.

“Program baru pendidikan ada Sekolah Rakyat, Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), Sekolah Garuda, Sekolah Garuda Transformasi, dan program lain yg akan dihadirkan di sektor pendidikan. Semua harus dengan kajian mendalam dari data-data yang ada dengan memperhitungkan hal-hal yang mungkin timbul tentang murid, guru, sarana, fasilitas dan lain-lain,” pesannya.

Esti berharap reformasi pendidikan benar-benar mampu membentuk karakter siswa yang siap menghadapi transformasi digital dan ekonomi hijau.

“Dalam situasi tersebut, pendidikan bagi anak-anak tidak lagi cukup menghasilkan lulusan yang sekadar menyelesaikan pendidikan formal, tetapi harus membentuk manusia Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, karakter yang kuat, serta kesiapan untuk terus belajar sepanjang hayat,” urainya.

“Tentunya membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” pungkasnya.

Baca Juga: Jangan Tunggu 2028, DPR Minta Anggaran MBG Keluar dari Pos Pendidikan Mulai 2027