Jangan Tunggu 2028, DPR Minta Anggaran MBG Keluar dari Pos Pendidikan Mulai 2027

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, meminta pemerintah untuk segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan.

Langkah ini dinilai krusial guna menjaga integritas anggaran pendidikan dan meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia.

"Jika MK sudah memutuskan demikian, maka tentulah kita harus menindak lanjuti sesuai keputusan tersebut,” kata Esti Wijayati kepada wartawan, Senin (3/8/2026).

Keputusan ini merujuk pada amar Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026, di mana MK memerintahkan agar anggaran program MBG tidak lagi mengambil porsi dari anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sebelumnya, program unggulan tersebut dimasukkan ke dalam klaster anggaran pendidikan yang secara konstitusional diwajibkan sebesar 20 persen dari APBN.

Dalam putusannya, MK memberikan tenggat waktu agar pemisahan anggaran MBG dari pos pendidikan tersebut diterapkan paling lambat pada APBN tahun anggaran 2028.

Esti pun mengingatkan bahwa keputusan MK ini bersifat final dan mengikat bagi semua pihak.

“Maka sesuai keputusan MK, tahun 2028 MBG tidak lagi mengambil dari anggaran pendidikan,” tegas politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Meski MK memberikan masa transisi hingga tahun 2028, Esti berharap pemerintah bisa bergerak lebih cepat.

Baca Juga: Purbaya Jamin Kenaikan Tunjangan TNI dan Pegawai Kemhan Tak Perlebar Defisit APBN

Ia mengusulkan agar pemisahan anggaran tersebut sudah bisa diimplementasikan mulai pada tahun anggaran 2027.

"Semaksimal mungkin diupayakan bisa dilakukan mulai pada tahun anggaran 2027 karena harapan besar bagi dunia pendidikan, kita dapat memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan SDM (sumber daya manusia),” kata Esti.

Menurutnya, pengembalian porsi anggaran pendidikan sesuai fungsi aslinya akan berdampak besar pada perbaikan fasilitas dan kesejahteraan tenaga pengajar di seluruh tingkatan.

“Mulai dari perbaikan kualitas pendidik, tenaga pendidik, siswa, mahasiswa dan lain-lain. Juga agar sarana prasarana lebih memadai, kesejahteraan guru, dosen serta tenaga pendidik yang lebih baik, merata, dan bermutu untuk semua,” pungkasnya.