Putusan MK soal Usia Wapres Langsung Berlaku 3 Hari, Kenapa Anggaran MBG Harus Tunggu 2 Tahun?

Suara.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta pemerintah segera mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Charles menegaskan, bahwa sebagai pengelola negara yang baik, pemerintah harus taat pada konstitusi. 

Menurut Charles, putusan MK bersifat langsung berlaku sejak dibacakan. Meski MK memberikan batas waktu transisi hingga 2028, ia menilai pemerintah seharusnya bisa bergerak lebih cepat untuk memisahkan anggaran MBG dari klaster pendidikan. 

"Tafsir dari Mahkamah Konstitusi adalah anggaran MBG yang dimasukkan dalam klaster pendidikan itu inkonstitusional. Sehingga kalau kita mau taat konstitusi, kita tidak mau melanggar konstitusi, maka putusan MK harus segera diterapkan, yaitu dianggarkan di tahun 2027. Bahkan kalau perlu dibuat APBN Perubahan di tahun 2026," ujar Charles di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/8/2026). 

Politisi PDI Perjuangan ini menekankan bahwa kepatuhan terhadap konstitusi adalah hal yang utama. 

Ia kemudian membandingkan kecepatan implementasi putusan MK terkait syarat usia Wakil Presiden dengan putusan mengenai anggaran pendidikan ini. 

"Kami di PDI Perjuangan tentu taat konstitusi, kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Dan oleh karena itu kita berharap ya apa yang diputuskan MK harus segera diterapkan. Masa putusan terkait dengan usia wakil presiden saja bisa dijalankan dalam 3 hari, ini sesuatu yang jauh lebih penting harus menunggu sampai 2 tahun," tegasnya. 

Lebih lanjut, Charles melihat putusan MK ini sebagai momentum bagi Badan Gizi Nasional untuk melakukan desain ulang terhadap program MBG agar tidak membebani anggaran negara secara berlebihan. 

Salah satu langkah yang diusulkan adalah melakukan refocusing atau penajaman target penerima manfaat. 

Baca Juga: Kepala BGN Buka Suara Terkait Putusan MK, MBG Tetap Jalan Sesuai Rencana

Charles mengungkapkan, bahwa berdasarkan data BPS dan kajian para peneliti, jumlah masyarakat yang benar-benar membutuhkan asupan gizi tambahan untuk mencegah stunting—seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak tertentu—adalah sekitar 26 juta orang, bukan 82 juta seperti rencana awal. 

"Dilakukan saja refocusing penerima manfaat dari 82 juta menjadi 26 juta. Dengan sendirinya anggarannya pun pasti akan berkurang jauh, ya. Tidak lagi sampai 200-an triliun, tetapi mungkin hanya 60-an triliun saja sehingga tidak sampai menggerogoti anggaran pendidikan," jelas Charles. 

Ia menambahkan bahwa dengan melakukan desain ulang dan memfokuskan program hanya kepada yang membutuhkan, pemerintah tetap bisa mencapai target perbaikan gizi nasional tanpa harus melanggar konstitusi terkait penggunaan dana pendidikan.