- Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghentikan program makan bergizi gratis menyusul kasus keracunan di Jayapura dan Semarang pada akhir Juli hingga Agustus 2026.
- JPPI mencatat lebih dari 37 ribu anak sekolah menjadi korban keracunan sejak Januari 2025 hingga Mei 2026 tanpa investigasi menyeluruh.
- Direktur Eksekutif Usman Hamid meminta negara segera melakukan investigasi menyeluruh serta memproses hukum pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Pihak-pihak yang bertanggung jawab wajib diproses hukum secara adil dan transparan jika terbukti lalai dan mengakibatkan keracunan massal bagi anak sekolah.
“Pemerintah harus segera menghentikan program ini untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Tidak boleh ada lagi nyawa anak yang dipertaruhkan demi program ambisius, tergesa-gesa dan tanpa pemikiran serta riset,” pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah anak sekolah di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, diduga setelah menyantap makanan dari program MBG (Makan Bergizi Gratis).
Jumlah korban keracunan sudah mencapai ratusan orang hingga Selasa (05/08) malam.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani di wilayah Distrik Depapre menyiapkan 1.500 paket atau ompreng makanan bagi satuan pendidikan SD dan SMP yang tersebar di tujuh kampung.
Keracunan juga terjadi di sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri di Jayapura, sebanyak 120 murid dan guru dinyatakan mengalami keracunan usai menyantap MBG pada 28 Juli lalu.
Kasus keracunan juga terjadi di sebuah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Semarang, yang menimpa 707 siswa dan guru pada 31 Juli lalu. Sebagian besar korban mengalami pusing, mual, muntah, dan diare.
Berita Terkait
-
Diusulkan Jadi Nobel Perdamaian, Makalah MBG yang Cantumkan Nama Prabowo Kini Diinvestigasi
-
Koalisi Sipil Minta Audiensi dengan DPR, Desak Putusan MK soal MBG Segera Dieksekusi
-
MBG hingga Gaji ke-13 Dongkrak Belanja Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi RI Tetap Melambat
-
Seskab Teddy Ternyata Berbohong Soal Sumber Anggaran MBG
-
Polemik Biaya Makan Pejabat: MBG untuk Rakyat, Jamuan Mewah untuk Pejabat?
Terpopuler
- Mengenal Lisda Cancer, Perwira Tinggi Polri yang Pensiun Tak Lama Usai Jadi Brigjen
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- Skenario Timnas Indonesia Jika Imbang atau Kalah dari Vietnam di Piala AFF 2026
- Sunscreen Apa yang Bagus untuk Menghilangkan Flek Hitam di Wajah? Ini 3 Rekomendasi sesuai Review
Pilihan
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
-
Kejagung Geledah Rumah Eks Jampidsus Febrie yang Pernah Dijaga TNI
Terkini
-
Menyoal PHK 178 Buruh Garmen di Cimahi, Dedi Mulyadi Minta Pekerja Fleksibel Ikuti Peta Industri
-
Kronologi Misteri Jasad Mutilasi dalam Karung di Pancoran Mas Depok
-
Final Piala Presiden 2026 Antara Persib vs Persebaya Digelar Tanpa Penonton, Ini Alasannya
-
Potongan Kaki Masih Dicari, Polisi Buru Motif Pelaku Mutilasi Pria Tanpa Identitas di Depok
-
Lawan Kejagung dan Polri, Sidang Perdana Praperadilan Febrie Digelar Usai HUT RI
-
Waktu Istirahat Minim Jelang Final, Pelatih Persib: Mari Kita Lihat Siapa yang Bisa Bertahan
-
Gubernur Andra Soni Sebut Gedung Baru DPD RI Rp4,1 M Kebutuhan Daerah, Bukan Senator
-
Pelaku Mutilasi Depok Semula Korban? Polisi Diminta Uji Klaim Percobaan Pelecehan
-
Soroti Kasus 46 Juta Obat Ilegal di Tangsel, DPR: Bongkar Mata Rantai Distribusi Sampai ke Akar!
-
BRI Perkuat Sinergi dengan Ditjenpas DIY Melalui Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan