Struktur Ombudsman RI Masih Pincang, Menanti Kepemimpinan Perempuan Demi Demokrasi yang Inklusif

Suara.com - Seleksi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) bukan sekadar urusan administratif rutin. Lebih dari itu, proses ini adalah cermin kualitas demokrasi bangsa.

Kehadiran perempuan di lembaga pengawas pelayanan publik ini dianggap menjadi kunci untuk memastikan demokrasi berjalan adil, peka gender, dan inklusif.

Wakil Ketua ORI periode 2016-2021, Lely Pelitasari Soebekty, menekankan bahwa sentuhan perempuan membawa perspektif berbeda yang sangat dibutuhkan dalam organisasi.

Menurutnya, isu-isu yang melibatkan kelompok marginal dan sensitivitas gender akan jauh lebih efektif jika ditangani dengan gaya kepemimpinan perempuan yang cenderung sistematis namun persuasif.

"Berbagai tugasnya akan lebih mudah dan terhadap kasus perspektif gender dan kaum marginal, itu jauh lebih cepat tertangani," ujar Lely dalam sebuah pertemuan daring, Kamis (6/8/2026).

Lely juga menyoroti langkah DPR RI terkait penetapan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) ORI masa jabatan 2026-2031 pada Selasa (21/7/2026).

Meski mekanisme PAW tidak secara spesifik terperinci dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang ORI, Pasal 11 undang-undang tersebut secara tegas mengamanatkan bahwa struktur ORI harus berjumlah sembilan orang.

Saat ini, berdasarkan pantauan di laman resmi ORI, nakhoda lembaga tersebut hanya tersisa delapan orang—terdiri dari satu wakil ketua dan tujuh anggota.

Kekosongan ini terjadi setelah Ketua ORI 2026-2031, Hery Susanto, terseret kasus korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka pada April 2026 lalu.

Baca Juga: Warteg dalam Perspektif Gender: Tempat Makan yang Tak Ramah Perempuan

Bagi Lely, melengkapi formasi pimpinan adalah harga mati agar fungsi pengawasan lembaga tetap optimal.

"Menjadi penting untuk mengisi (kekosongan posisi) itu agar menjadi lengkap," tegasnya.

Menolak Dominasi Maskulin

Senada dengan Lely, Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI), Lena Maryana Mukti, menitipkan harapan besar agar proses PAW kali ini bersih dari praktik "gender maskulin" atau keberpihakan yang hanya menguntungkan laki-laki.

Lena menegaskan bahwa meritokrasi (sistem berdasarkan kemampuan) dan kepemimpinan perempuan bukanlah dua hal yang bertolak belakang.

Justru, keduanya adalah fondasi bagi demokrasi yang sehat.