Daftar Kontroversi Raja Juli Antoni, dari Terima Amplop Dolar sampai Bagi-bagi Jabatan ke Kader PSI

Suara.com - Sosok Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni tengah menjadi sorotan tajam, karena namanya disebut-sebut dalam kasus gratifikasi yang menyeret Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Amby.

Pasalnya, Raja Juli Antoni sempat menerima amplop berisi dolar Singapura dari Suhardiman Amby yang akhirnya dikembalikan dan melaporkannya ke KPK.

Namun, laporan tersebut ditolak KPK karena objeknya dinilai telah masuk ke dalam ranah penyidikan kasus hukum yang bersangkutan.

Terbaru, KPK menduga Raja Juli Antoni belum sepenuhnya mengembalikan amplop berisi uang dolan Singapura tersebut.

Sebelum namanya disebut dalam kasus gratifikasi Bupati Kuansing nonaktif tersebut, Menteri Kehutanan RI cukup sering didera berbagai isu miring, mulai dari dugaan gratifikasi hingga tudingan nepotisme.

Berikut adalah deretan kontroversi Raja Juli Antoni yang sempat menggemparkan publik.

1. Bagi-Bagi Jabatan dan Gaji Fantastis untuk Kader PSI

Pada Maret 2025, Raja Juli kembali memicu kemarahan publik setelah menunjuk 11 kader PSI untuk mengisi posisi strategis di Tim FOLU Net Sink 2030.

Tim ini bertugas mengurusi isu krusial emisi gas rumah kaca.

Baca Juga: Cara Mencuci Puff Cushion Agar Tidak Menjadi Sarang Bakteri, Pakai 5 Bahan Ini

Bukan cuma soal kualifikasi yang diragukan, gaji yang diberikan pun tergolong selangit untuk ukuran tim kerja, antara lain:

• Penanggung Jawab (Raja Juli): Rp 50 juta/bulan.
• Anggota (Kader PSI): Rp 20 juta/bulan.
• Staf Kesekretariatan: Rp 8 juta/bulan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI bahkan menyebut langkah ini sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan politik yang nyata.

2. Mencibir Megawati Soekarnoputri

Raja Juli pernah memancing keributan di media sosial setelah menyindir instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Saat Megawati meminta kepala daerah dari partainya menunda retret ke Magelang pada Februari 2025, Raja Juli melontarkan cuitan pedas di X (Twitter) seperti berikut ini:

"Kepala daerah kalian pelayan rakyat atau pelayan partai?"