- Kader Partai Golkar Wonosobo mengadu ke DPP Partai Golkar di Jakarta.
- Pengaduan dilakukan karena SK hasil Musda XI belum terbit dan muncul penyelenggaraan Musda lain di Semarang.
- Para kader meminta Mahkamah Partai memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan persoalan sesuai mekanisme organisasi.
Suara.com - Sejumlah kader Partai Golkar Kabupaten Wonosobo mendatangi Kantor DPP Partai Golkar di Jakarta untuk mengadukan belum diterbitkannya Surat Keputusan (SK) kepengurusan hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI sekaligus mempertanyakan munculnya Musda lain yang disebut digelar di Semarang.
Pengaduan itu disampaikan kepada Mahkamah Partai Golkar pada Rabu (5/8/2026). Rombongan dipimpin Khakmim bersama pengurus Pimpinan Kecamatan (PK) serta pimpinan organisasi pendiri dan organisasi yang didirikan Partai Golkar.
Sehari sebelumnya, mereka juga telah beraudiensi dengan jajaran DPP Partai Golkar dan diterima anggota Mahkamah Partai sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Organisasi DPP Partai Golkar, Derek Loupatty.
Para kader menilai Musda XI yang digelar pada 10 Mei 2026 telah berlangsung sesuai AD/ART partai dan Surat Instruksi DPD I Partai Golkar Jawa Tengah. Namun hingga kini, SK kepengurusan hasil Musda tersebut belum juga diterbitkan.
Mereka juga mempertanyakan kabar pelaksanaan Musda lain di Semarang pada 25 Juli 2026. Menurut mereka, kegiatan tersebut tidak diketahui oleh pengurus DPD II, pengurus PK, maupun organisasi sayap yang memiliki hak suara.
Melalui pengaduan itu, para kader meminta Mahkamah Partai memberikan kepastian hukum terkait hasil Musda XI dan status Musda yang disebut berlangsung pada 25 Juli 2026.
"Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan sesuai mekanisme organisasi sehingga memberikan kepastian bagi seluruh kader Partai Golkar di Kabupaten Wonosobo," ujar Khakmim dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Khakmim menyebut langkah ke Mahkamah Partai ditempuh untuk menjaga soliditas organisasi sekaligus memastikan seluruh proses kepengurusan berjalan sesuai mekanisme internal Partai Golkar.
Mereka juga berharap DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia segera memberikan kepastian atas polemik tersebut.
Baca Juga: Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih FC Twente Usir Mees Hilgers: Saya Tak Berharap Dia Kembali ke Klub!
- PIP Termin II 2026 Kapan Cair? Ini Jadwal Lengkap dan Cara Ceknya agar Dana Tidak Hangus!
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan Hari Ini 5 Agustus 2026: Segalanya Berjalan Lancar
- 4 Shio Beruntung Hari Ini 4 Agustus 2026: Macan hingga Babi Berpeluang Dapat Kabar Baik
- Link Resmi Pandang.istanapresiden.go.id buat Daftar Upacara Bendera HUT RI di Istana Negara
Pilihan
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
-
Aktris Sali Irsalina Dianiaya Pacar di Fatmawati, Mata Lebam Hingga Diselamatkan Polantas
-
Dipilih Lewat Seleksi Ketat, Bank Dunia Kembali Tunjuk Sri Mulyani Duduki Jabatan Strategis
-
Pagar Besi di Mal-mal, Benarkah untuk Antisipasi Plot Kerusuhan Agustus?
-
Desa Kecil, Mimpi Mendunia: Ketika Kolaborasi Mengubah Wajah Kemiren
Terkini
-
Rakyat Akan Marah! 470 Kepala Daerah Tak Mampu Bayar PPPK Tapi Minta Naik Gaji
-
Gunakan Uang Hasil Sikat Korupsi, Prabowo Janji Investasi Besar di Sektor Pendidikan dan Riset
-
John Herdman Blak-blakan Akui Timnas Indonesia Sedang Terluka Jelang Melawan Singapura
-
Pemerintah Dorong Produk Indonesia Masuk Rantai Pasok Haji Arab Saudi
-
Catut Nama Prabowo, Istana Bantah Makalah Nobel Soal Program MBG
-
Lulur Keraton Kembali Jadi Sorotan, Warisan Kecantikan Nusantara yang Tetap Relevan hingga Kini
-
Calon Hakim Agung Usul RUU Perampasan Diganti Jadi Pemulihan Aset, Menkum Tunggu Langkah DPR
-
Dinilai Keliru, Mahasiswa Layangkan Nota Keberatan atas Inpres Koperasi Merah Putih
-
Kopdes Merah Putih Berpotensi Jadi 'Hambalang Kecil', Masa Depan Desa Digadaikan
-
Norman Joesoef Jadi Wamenhan? Pakar: Rawan Konflik Kepentingan dan Pengalaman Birokrasi Nol