Mengapa Kemenhut Dorong Perdagangan Karbon Berintegritas?

"Perdagangan karbon harus memberikan manfaat bagi negara, masyarakat, dan kelestarian hutan secara bersamaan. Integritas menjadi syarat utama agar karbon Indonesia memiliki daya saing dan dipercaya di pasar global," kata Ilham.

Kepercayaan pasar jadi kunci
Dari sisi sektor keuangan, Direktur Keuangan Berkelanjutan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Yuki Yasarani, mengatakan perdagangan karbon merupakan bagian dari ekosistem keuangan berkelanjutan Indonesia.

Karena itu, OJK terus memperkuat regulasi, meningkatkan transparansi pasar, melindungi investor, dan mengembangkan instrumen pembiayaan yang dapat memperluas akses pendanaan bagi proyek karbon sektor kehutanan.

Sementara itu, Direktur The Reform Initiative, Hadi Prayitno, menilai kepastian regulasi, metodologi yang kredibel, dan mekanisme pembagian manfaat yang transparan akan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan pasar.

"Reputasi dan integritas proyek akan sangat menentukan daya saing karbon Indonesia di pasar internasional," kata Hadi.

Pemerintah meyakini perdagangan karbon yang dikelola secara kredibel dapat menjadi sarana untuk memperkuat perlindungan hutan, memperluas pendanaan rehabilitasi dan restorasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Di tengah meningkatnya perhatian dunia terhadap aksi iklim, tantangan terbesar Indonesia bukan hanya menjual kredit karbon, melainkan memastikan bahwa setiap ton emisi yang diklaim berhasil dikurangi benar-benar dapat dibuktikan, memberikan manfaat bagi masyarakat, dan berkontribusi pada kelestarian hutan dalam jangka panjang.

Penulis: Chairunisa

Baca Juga: Kemenhut Siapkan SDM Kehutanan Unggul Menuju Indonesia Emas 2045