- Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil memperingatkan adanya penipuan pesan WhatsApp pada Kamis, 13 Agustus 2026.
- Pelaku penipuan mencatut nama pimpinan Komisi III DPR RI untuk meminta dana partisipasi kepada para calon hakim agung.
- Nasir mengimbau para calon hakim agar segera melaporkan nomor pengirim pesan palsu tersebut kepada pihak kepolisian.
Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI, M. Nasir Djamil, mengeluarkan peringatan keras terkait beredarnya pesan WhatsApp penipuan yang menyasar para calon hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung.
Pesan tersebut dikirim oleh oknum tidak dikenal yang mencatut nama pimpinan Komisi III DPR RI untuk meminta sejumlah uang.
Nasir mengungkapkan, bahwa modus penipuan tersebut berisi permintaan "dana partisipasi" yang dikaitkan dengan proses seleksi yang sedang berlangsung di DPR.
Ia menegaskan bahwa pesan tersebut sepenuhnya palsu dan merupakan upaya manipulasi untuk mencoreng integritas lembaga.
“Ini jelas bukan dari pimpinan Komisi III. Pesan seperti itu adalah penipuan dan harus diwaspadai,” ujar Nasir kepada wartawan, Kamis (13/8/2026).
Menurut Nasir, tindakan mencatut nama pimpinan Komisi III sangat berbahaya karena dapat menggiring opini publik seolah-olah proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di DPR RI diwarnai dengan praktik transaksional.
Hal ini dinilai merusak nama baik institusi dan mencederai kepercayaan masyarakat.
Sebagai langkah pencegahan, Nasir meminta para calon hakim yang menerima pesan serupa untuk tidak merespons dan segera mengambil tindakan hukum.
Ia mengimbau agar nomor pengirim segera dilaporkan ke pihak kepolisian agar praktik penipuan ini tidak meluas.
Baca Juga: Kunjungan Dapil, Adang Soroti Kesiapan Polres Jakut Hadapi Penerapan KUHP-KUHAP Baru
Nasir menegaskan, bahwa Komisi III DPR RI tetap berkomitmen menjaga transparansi dan integritas dalam setiap tahapan seleksi hakim agung maupun hakim ad hoc.
“Proses di Komisi III selalu dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Upaya-upaya seperti ini justru ingin merusak kepercayaan publik,” kata Nasir.
Ia berharap publik dan para kandidat tetap waspada. Nasir mengingatkan agar jangan mudah percaya pada pesan pribadi yang mengatasnamakan pejabat negara, terutama yang diikuti dengan permintaan dana atau imbalan tertentu dalam bentuk apa pun.
Berita Terkait
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
Terkini
-
Lawan Arus di Rawa Buaya, Warga Minta Jalur Alternatif ke Duri Kosambi
-
Getol Kritik Dampak Proyek PLTA, Solidaritas Perempuan Poso Sempat Digertak Pejabat Pemkab
-
5 Rekomendasi Tinted Sunscreen untuk Flek Hitam sesuai Review dan Harga
-
Pasca Putusan MK, DPR Titip Pemerintah Naikkan Gaji Guru dari Anggaran Pendidikan
-
Buang Sampah ke TPS Liar Nagrak, 4 Perusahaan Terancam Sanksi Lebih Berat
-
Kemendagri Ajak Pemda Optimalkan Program MBG untuk Tekan Stunting dan Kemiskinan
-
Promosi Miras Pakai Ayat Alquran Dinilai Penistaan Agama, FKBI Dorong Publik Boikot Produknya
-
Selamatkan Lahan Pertanian di Sulawesi Selatan, Gubernur: Tim Sudah Lakukan Pompanisasi
-
4 Cara Digital Detox untuk Mengurangi Ketergantungan pada Gadget
-
Luncurkan Motor Listrik Nasional, Presiden Prabowo Ancam Batasi Penggunaan Motor Bensin