DPR Sayangkan Prabowo Tak Singgung Kesejahteraan Guru di Pidato Kenegaraan

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyayangkan Presiden Prabowo Subianto tidak menyinggung secara khusus soal kesejahteraan guru dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI 2026 hari ini, Jumat (14/8).

Padahal, menurut Hadrian, persoalan kesejahteraan guru menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah jika ingin meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan nasional.

"Ada satu tadi yang sebenarnya kami tunggu di Komisi X adalah bagaimana pemerintah mengajukan formula atau skema tentang kesejahteraan guru," kata Lalu usai sidang tahunan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menyikapi hal tersebut, Lalu memastikan kalau DPR akan tetap mendorong kesejahteraan guru dalam pembahasan anggaran pendidikan bersama pemerintah.

Menurutnya, peningkatan kesejahteraan guru tidak bisa dipisahkan dari upaya memperbaiki mutu pendidikan. Sebab, guru merupakan salah satu fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

"Karena itu tadi tidak disebut, maka di rapat pembahasan Pagu Definitif tentu kami akan bahas bersama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," imbuhnya.

Ia juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan yang didorong DPR bukan hanya berupa kebijakan administratif, tetapi juga menyangkut peningkatan pendapatan guru dan dosen.

Ia secara terbuka mendorong adanya kenaikan gaji dan tunjangan bagi tenaga pendidik.

"Kenaikan gaji dan tunjangan. Kalau hakim naik, TNI-Polri tukinnya naik, maka guru dan dosen juga kami dorong untuk naik gaji dan tunjangannya," ujarnya.

Baca Juga: Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Diaspora

Dalam topik pendidikan, Prabowo diketahui membahas soal percepatan revitalisasi sekolah di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan seluruh sekolah, mulai dari PAUD hingga SMA, termasuk sekolah di berbagai pelosok daerah, dapat direvitalisasi secara bertahap hingga 2029.

Prabowo juga menyampaikan bahwa program revitalisasi tidak hanya menyasar bangunan fisik sekolah, tetapi diarahkan untuk memastikan anak-anak Indonesia memperoleh lingkungan pendidikan yang lebih layak.

Mengenai hak tersebut, Lalu mengatakan kalau DPR mendukung rencana tersebut. Namun, parlemen akan mengawasi pelaksanaannya agar program tersebut tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

"Tentu kami di Komisi 10 akan mengawasi agar ini juga tidak disalahgunakan, agar tepat sasaran dan prioritas bagi daerah terdepan, tertinggal, terluar yang memang sekolahnya masih sangat membutuhkan," ujarnya.

Bagi Komisi X DPR, Lalu memastikan program tersebut akan tetap mendapat dukungan. Namun, DPR juga ingin agenda perbaikan sarana pendidikan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan para guru dan dosen sebagai tenaga pendidik.