Tinggal di Pulau Kecil hingga Perbatasan Tak Boleh Bikin Rakyat Jauh dari Negara

Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pembangunan nasional harus mampu menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga yang tinggal di wilayah terpencil dan kawasan perbatasan.

Puan menekankan tidak boleh ada masyarakat yang merasa jauh dari negara hanya karena kondisi geografis tempat mereka tinggal.

"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara; karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," kata Puan dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 di Jakarta, Jumat.

Menurut Puan, pembangunan nasional merupakan salah satu cara negara menjaga persatuan. Hal itu dapat dilakukan dengan memastikan seluruh rakyat memperoleh hak yang setara terhadap pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan pembangunan.

Atas dasar itu, Puan meminta Program Kerja Prioritas Nasional 2027 dijalankan sebagai satu kesatuan dalam kebijakan pembangunan nasional.

Sejumlah program yang menjadi prioritas tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, pembangunan infrastruktur dan perumahan, penguatan ekonomi kerakyatan dan desa, serta upaya menurunkan angka kemiskinan.

Puan sebelumnya juga menekankan bahwa tema kebijakan fiskal 2027, yakni "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", tidak sekadar diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Menurut dia, tema tersebut harus dimaknai sebagai komitmen pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk mempertemukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 digelar DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Baca Juga: Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk Talenta Diaspora

Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan terkait pengantar atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.