Pakar: Desil DTSEN Tak Bisa Jadi Vonis Tunggal Penerima Subsidi

Suara.com - Pemerintah didesak agar tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya dasar dalam menentukan penerima atau pencabutan subsidi. Pasalnya, pembagian masyarakat berdasarkan desil masih memiliki risiko salah sasaran.

Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM), Wisnu Setiadi Nugroho, menilai risiko tersebut dapat ditekan dengan membuat pembagian kesejahteraan yang lebih granular.

Desil tetap dapat digunakan, tetapi pemerintah perlu melihat posisi rumah tangga secara lebih rinci, termasuk mempertimbangkan kelompok transisi di sekitar batas antarkelompok.

"Mungkin membuat granularitas yang lebih halus, lebih jelas, misalkan pembagiannya dalam bentuk persentil," kata Wisnu, Kamis (20/8/2026).

Menurut Wisnu, persoalan semakin kompleks ketika pemerintah memperlakukan desil 9 dan 10 sebagai kelompok ekonomi yang homogen.

Padahal, rentang kondisi ekonomi masyarakat yang berada dalam dua kelompok teratas tersebut dapat sangat lebar. Begitu pula dari sisi pendapatan, jumlah tanggungan, hingga beban pengeluaran.

Ia mencontohkan rumah tangga dengan pendapatan Rp10 juta per bulan dapat berada dalam kelompok yang sama dengan rumah tangga berpenghasilan Rp100 juta.

Padahal, ketahanan ekonomi keduanya bisa berbeda jauh ketika memperhitungkan cicilan rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, serta jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan.

"Menyamaratakan seluruh anggota desil 9 dan 10 itu sebagai kelompok yang sama adalah asumsi yang sangat keliru dan cukup fatal," tegasnya.

Baca Juga: Ilusi Desil DTSEN, Pakar Soroti Risiko Data Keliru yang Bisa Rampas Hak Subsidi Rakyat

Wisnu menyoroti keterbatasan data kesejahteraan yang lebih banyak menggambarkan sisi aset rumah tangga.

"Desil membaca sisi aset, tetapi tidak membaca sisi kewajiban," imbuhnya.

Padahal, kemampuan ekonomi seseorang tidak cukup dinilai dari apa yang dimiliki. Sebab, rumah tangga juga memiliki kewajiban dan beban pengeluaran yang dapat menggerus daya tahan finansial.

Karena itu, ia menilai data desil seharusnya hanya menjadi alat penyaring awal dan tidak digunakan sebagai penentu tunggal hak masyarakat.

Pemerintah perlu menggabungkannya dengan data perpajakan, kepemilikan dan spesifikasi kendaraan, konsumsi listrik, serta jumlah tanggungan riil dalam rumah tangga.

"Data desil sebaiknya tidak berjalan sendirian. Jadi dia alat penyaring awal, screening tools, bukan semacam vonis tunggal bahwa ini adalah hitam dan putih," tegasnya.