Purnawirawan TNI Turun Gunung, Tambah Rp100 Juta untuk Sayembara Ijazah SMA Wapres Gibran

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Denny Indrayana mengungkap total hadiah sayembara untuk menunjukkan ijazah SMA/sederajat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini mencapai Rp1.153.050.000.

Angka yang fantastis itu terus merangkak naik seiring dengan besarnya atensi publik terhadap keabsahan dokumen pendidikan Gibran, orang nomor dua di Indonesia tersebut.

Lonjakan nilai hadiah ini terjadi setelah adanya dukungan finansial baru yang datang dari kalangan militer.

Jumlah tersebut bertambah setelah Laksma TNI (Purn) Moeryono Aladin, yang mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI, memberikan komitmen sumbangan sebesar Rp100 juta.

Keterlibatan purnawirawan jenderal bintang satu ini memberikan dimensi baru dalam isu ijazah Gibran, menunjukkan bahwa keresahan terhadap transparansi latar belakang pendidikan sang Wapres juga merambah ke kalangan senior korps baju loreng.

“Alhamdulillah ada tambahan sumbangan Rp100 juta dari Bapak Laksma TNI (Purn.) Moeryono Aladin, mewakili Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Sehingga hadiah sayembara untuk menunjukkan ijazah SMA/sederajat Gibran menjadi Rp1.153.050.000,” kata Denny Indrayana, dikutip Kamis (20/8/2026).

Denny juga membuka peluang bagi pihak lain yang ingin turut menyumbang hadiah sayembara tersebut.

Ia menegaskan bahwa gerakan ini merupakan bentuk partisipasi publik dalam mengawal integritas kepemimpinan nasional.

Ia mengatakan, calon penyumbang tidak perlu langsung mentransfer dana dan cukup menyampaikan komitmen secara personal kepadanya.

Baca Juga: Roy Suryo Pulang dari Australia, Bawa 'Bom' Ijazah Gibran: 99 Persen Yakin Gak Punya!

“Bagi yang ingin ikut menyumbang, silakan japri saya. Nama bisa kami rahasiakan, dana tidak perlu ditransfer, cukup komitmen. Kecuali ijazah SMA/sederajat Gibran memang ditunjukkan. Salam Integritas,” tandasnya.

Menurut Denny, hukum tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang sulit dan rumit.

Ia menilai hukum dapat menjadi mudah ketika masyarakat memiliki kesadaran untuk mengawalnya secara langsung, terutama ketika institusi formal dianggap tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas keraguan publik.

“Ketika prosedur hukum menjadi benteng berlindung bagi para perusak etika dan konstitusi bernegara, maka cara membongkarnya adalah dengan membangun kesadaran masyarakat,” ujarnya.

Ia menyebut sayembara untuk menunjukkan ijazah SMA/sederajat Gibran sebagai salah satu cara yang mudah dan populer untuk mendorong hukum memiliki roh keadilan publik.

Denny berargumen bahwa keterbukaan informasi mengenai ijazah seorang pejabat publik adalah hal yang fundamental dalam sistem demokrasi yang sehat.