Menteri Israel Pamer Tiang Gantung untuk Hukum Mati Warga Palestina yang Dicap Teroris

Suara.com - Pemerintah Israel resmi memulai pembangunan fasilitas eksekusi mati berupa tiang gantung khusus warga Israel yang dicap sebagai teroris dan diklaim sebagai terpidana terorisme di kawasan penjara wilayah tengah. Pembangunan ini melengkapi blok khusus hukuman mati yang sebelumnya sudah berdiri di area penjara tersebut.

Otoritas keamanan juga merancang ruang tontonan khusus agar para korban dan keluarga yang ditinggalkan bisa menyaksikan langsung proses eksekusi. Langkah kontroversial ini diambil untuk memberikan akses penuh kepada keluarga korban dalam mengawal penegakan hukum.

"Saya berjanji untuk memperburuk kondisi teroris di penjara - kami menepatinya," kata Menteri Pertahanan Israel Itamar Ben-Gvir dikutip dasri Jerusalem Post, Jumat (21/8/2026).

"Saya berjanji untuk meluluskan Undang-Undang Hukuman Mati untuk Teroris - kami melakukannya. Dan sekarang fasilitas hukuman mati dan tiang gantung juga mulai terbentuk."

Fasilitas baru ini dirancang mengikuti praktik yang diklaim lazim berlaku di berbagai negara. Anggota keluarga korban terorisme nantinya bisa mendapatkan izin masuk resmi untuk mengakses ruang menyaksikan eksekusi tersebut.

"Kami sedang membuat sejarah," Ben-Gvir menekankan. "Teroris kita hanya berhak menerima satu hal - kematian dengan cara digantung."

Menteri Keamanan Nasional telah menunjuk enam perwakilan keluarga korban terorisme sebagai pengawas resmi proses eksekusi. Penunjukan dari kelompok Choosing Life Forum ini dilakukan untuk mengawal langsung pelaksanaan undang-undang hukuman mati di lapangan.

Para pengawas ini memegang kewenangan khusus untuk memantau kondisi para tahanan yang divonis mati. Kehadiran mereka diklaim sebagai wujud pengakuan atas penderitaan keluarga korban.

"Tidak ada yang lebih layak daripada keluarga yang telah membayar harga termahal dalam perjuangan melawan terorisme untuk menjadi bagian dari mekanisme pengawasan pelaksana hukum," kata Ben-Gvir.

Baca Juga: Viral WNA Diduga Tentara IDF di Bali, Arya Wedakarna Malah Jadi Pengikut PM Israel

"Penunjukan ini mencerminkan pengakuan atas rasa sakit para korban teror dan hak mereka untuk menjadi mitra dalam perjuangan demi keadilan dan efek jera."

Proses hukum ini bersumber dari regulasi baru yang telah disahkan melalui sidang pleno parlemen. Aturan ini kemudian diperluas ke wilayah Tepi Barat oleh komando militer setempat.

Namun, langkah pembangunan fasilitas eksekusi ini memicu penolakan keras dari kelompok legislator Arab-Israel. Mereka melayangkan penolakan resmi terhadap legalitas undang-undang tersebut.

Sejumlah anggota parlemen melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung untuk membatalkan undang-undang hukuman mati tersebut. Aturan baru ini dinilai menabrak konstitusi dan melanggar hak-hak dasar manusia.

Para penggugat menegaskan bahwa regulasi eksekusi ini merampas hak atas hidup, martabat, kesetaraan, dan proses hukum yang adil. Selain itu, aturan ini dinilai diskriminatif karena menargetkan warga Palestina melalui pengadilan militer di Tepi Barat.

Latar belakang kebijakan ini bermula saat Pleno Knesset mengesahkan Undang-Undang Hukuman Mati untuk Teroris pada Maret lalu. Regulasi tersebut makin diperkuat pada Mei ketika Panglima Komando Pusat IDF, Mayor Jenderal Avi Bluth, memasukkannya ke dalam aturan keamanan Tepi Barat.

Penunjukan enam anggota keluarga korban sebagai pengawas resmi dilakukan pada Juni untuk mengawal pelaksanaan aturan tersebut. Di bulan yang sama, sejumlah legislator Arab-Israel mendaftarkan diri dalam petisi ke Mahkamah Agung yang sebenarnya telah diajukan sejak April lalu.