Muncul Gerakan 'Gerbang Toll PBNU', Serukan Tolak LPJ di Muktamar ke-35 NU

Selain itu, ia juga menyoroti hubungan antara PBNU dengan struktur di daerah yang belakangan ini diwarnai keresahan akibat kebijakan administratif seperti pembekuan SK, pemberhentian pengurus daerah, hingga penunjukan karetaker.

"NU bukan perusahaan dengan hubungan kantor pusat dan cabang, melainkan jaringan persaudaraan yang dibangun melalui sanad, silaturahmi, dan kepercayaan," lanjutnya.

Ia menilai kebijakan-kebijakan tersebut berpotensi mengikis rasa memiliki jamaah terhadap jam'iyah.

Isu sensitif lainnya yang diangkat adalah perkara hukum yang melibatkan tokoh-tokoh yang memiliki hubungan erat dengan NU.

Gus Lilur menyinggung perkara Mardani H. Maming hingga dugaan korupsi kuota haji yang menyeret nama Yaqut Cholil Qoumas.

Meski tetap menghormati asas praduga tak bersalah, ia menilai dampak sosial dari kasus-kasus tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja.

"Secara sosial perkara hukum yang melibatkan tokoh yang identik dengan NU tetap dapat memengaruhi persepsi publik terhadap organisasi sehingga harus menjadi bahan evaluasi etik dan kelembagaan," ucapnya.

Bagi Gus Lilur, PBNU harus kembali fokus pada kondisi warga di akar rumput yang terdiri dari petani, buruh, nelayan, hingga guru madrasah.

"Mereka tidak banyak menuntut fasilitas, tetapi membutuhkan rasa diayomi dan keyakinan bahwa organisasi yang mereka dukung benar-benar hadir untuk kehidupan mereka," tegasnya.

Baca Juga: Digelar 27-31 Agustus, Gus Yahya Sebut Isu Restu Istana Jelang Muktamar NU untuk Menakut-nakuti

Ia mengingatkan agar struktur organisasi tidak dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan semata.

Terkait gerakan penolakan LPJ, Gus Lilur menegaskan bahwa keberanian untuk mengatakan "tidak" adalah bagian dari upaya menjaga marwah Muktamar.

"Penolakan LPJ sebagai bentuk tanggung jawab terhadap organisasi apabila muktamirin menilai terdapat persoalan yang belum dipertanggungjawabkan secara memadai. Dalam konteks ini, keberanian mengatakan “tidak” justru dipandang sebagai bagian dari upaya menjaga marwah Muktamar dan jam'iyah," tuturnya.

Ia pun menambahkan pesan singkat:

"Terima kasih bukan tanda tangan, dan sungkan bukan pertanggungjawaban."

Gus Lilur berharap Muktamar ke-35 menjadi titik balik perbaikan tata kelola organisasi.

"Muktamar ke-35 menjadi momentum untuk memperbaiki hubungan antara pusat dan daerah, memperkuat persaudaraan, meningkatkan capaian konkret, memperbaiki tata kelola, dan mengembalikan orientasi NU kepada pelayanan umat. Sebab yang berakhir hanyalah satu periode kepengurusan, sementara NU sebagai jam'iyah harus terus hidup dan berkembang," pungkasnya.

Ia menutup seruannya dengan menegaskan bahwa:

"GERBANG TOLL PBNU pada akhirnya bukan sekadar ajakan menolak sebuah LPJ, tetapi seruan untuk mengembalikan NU kepada khidmah: membangun, melindungi, menaungi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi umat."

Di sisi lain, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya memberikan respon tenang terkait dinamika yang berkembang.

Ia memastikan bahwa persiapan Muktamar yang dijadwalkan pada 27-31 Agustus 2026 sudah berjalan maksimal.

"Alhamdulillah, kita sudah siap jalan. Insya Allah nanti dibuka tanggal 27, dan kita laksanakan sampai dengan tanggal 31 Agustus yang akan datang," katanya saat berkunjung ke Bandung sebagaimana dilansir Antara, Jumat.

Gus Yahya juga meminta dukungan dari semua pihak agar forum tertinggi organisasi tersebut berjalan lancar.

"Mohon bantuan dan doa restu," katanya.

Mengenai munculnya klaim-klaim tertentu atau gerakan yang mencoba memengaruhi peserta, Gus Yahya menilai hal itu sebagai bagian dari dinamika kampanye yang tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan.

"Ya, saya kira itu karena ada orang yang mengklaim. Mungkin kampanye lah, tapi dengan mengklaim 'ini perintah' dan sebagainya," kata Yahya.

Ia meminta para peserta tidak terpengaruh oleh upaya-upaya tersebut.

"Klaim saja untuk menakut-nakuti orang," katanya.