Wanti-wanti Gus Lilur ke Prabowo, Jangan Biarkan Nama Presiden Dipakai Intervensi Muktamar NU

Suara.com - Warga Nahdlatul Ulama (NU) dan Kiai Kampung asal Situbondo, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau biasa disapa Gus Lilur, meminta Presiden Prabowo Subianto memastikan tidak ada pihak yang membawa-bawa nama Presiden maupun menggunakan fasilitas kekuasaan untuk kepentingan politik pribadi dalam perebutan kepemimpinan PBNU pada Muktamar ke-35 NU.

Muktamar ke-35 NU sendiri telah ditetapkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.

Menurut Gus Lilur, permintaan tersebut disampaikan karena dirinya menerima informasi dari terpercaya mengenai adanya gerakan yang diduga berupaya memengaruhi proses suksesi kepemimpinan NU dengan melibatkan sejumlah pejabat yang berada di lingkaran pemerintahan.

“Sebagai warga NU, saya meminta Presiden Prabowo memastikan tidak ada satu pun orang yang membawa-bawa nama beliau untuk kepentingan hasrat politik pribadi dalam merebut kepemimpinan PBNU,” kata Gus Lilur dalam keterangannya, Selasa (18/8/2026).

Dia menyebut informasi yang diterimanya mengarah pada dugaan adanya jejaring yang melibatkan sembilan pembantu presiden di sekitar kekuasaan, seperti Mensos Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Menag Nasaruddin Umar, dan Menteri Haji Irfan Yusuf.

“Informasi yang saya terima mereka menginginkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU dan KH Miftahul Akhyar sebagai Rais Aam,” katanya.

Namun Gus Lilur tidak percaya bahwa gerakan mereka benar-benar diketahui oleh Presiden Prabowo.

“Justru karena itu saya meminta Presiden turun tangan dalam pengertian yang paling sederhana, memastikan bahwa tidak ada pembantunya yang menggunakan nama Presiden, fasilitas kekuasaan, atau pengaruh jabatan untuk mencampuri urusan internal NU,” beber dia.

Ia menilai persoalan tersebut menjadi penting karena sejumlah nama yang disebut dalam informasi itu memang menduduki jabatan pemerintahan Juri Ardiantoro sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara dan Saifullah Yusuf juga merupakan Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial.

Baca Juga: Jelang Muktamar NU ke-35, Tokoh dan Aktivis Desak PBNU Independen dan Responsif Gender

Menurut Gus Lilur, rangkap relasi antara posisi di pemerintahan dan struktur organisasi NU tersebut harus dijaga agar tidak berubah menjadi penggunaan kekuasaan negara untuk menentukan kepemimpinan organisasi keagamaan.

“Yang saya persoalkan bukan siapa yang menjadi calon Ketua Umum atau siapa yang menjadi Rais Aam. Siapa pun boleh berkompetisi. Tetapi jangan menggunakan kekuasaan negara untuk memenangkan kandidat tertentu,” tegasnya.

Gus Lilur yang juga penulis buku Prabowo untuk Indonesia Raya itu bahkan mempertanyakan motif di balik dugaan gerakan tersebut. Ia menduga terdapat kepentingan mempertahankan posisi politik melalui penguasaan struktur NU.

“Kalau benar gerakan itu ada, pertanyaannya sederhana, apakah ini semata-mata gerakan politik untuk mempertahankan posisi dan pengaruh? Apakah jabatan di pemerintahan kemudian harus diamankan melalui jabatan di PBNU?," ujar dia.

Ia secara khusus menyoroti Saifullah Yusuf dan Nusron Wahid. Menurutnya, kedua figur tersebut memiliki posisi strategis di pemerintahan sekaligus memiliki posisi penting dalam struktur NU.

Gus Lilur mengatakan, publik berhak mempertanyakan apakah kepentingan mempertahankan jabatan politik kemudian mendorong seseorang untuk ikut menentukan siapa yang harus memimpin NU.