APBD DKI 2026 Turun ke Rp79,59 Triliun, DPRD Jakarta Janji Bansos dan Sekolah Tetap Aman

Suara.com - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov DKI resmi menyepakati Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp79.596.193.108.415 atau setara Rp79,59 triliun.

Kesepakatan ini dicapai setelah Banggar dan Pemprov DKI merampungkan pembahasan pada Jumat (21/8/2026).

"Alhamdulillah, hari ini Badan Anggaran DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan rapat pembahasan KUA-PPAS," kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin selepas rapat.

Angka Rp79,59 triliun itu tercatat lebih rendah dibandingkan APBD murni 2026 yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp81,3 triliun.

Dengan penyesuaian tersebut, postur APBD DKI Jakarta 2026 mengalami penyusutan cukup signifikan.

Kendati anggaran menyusut, DPRD dan Pemprov DKI menegaskan komitmen untuk tetap memenuhi kebutuhan dasar warga Jakarta.

Sektor pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial disebut tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran perubahan ini.

"Kami tetap bersepakat untuk menjaga hal-hal mendasar dalam kehidupan masyarakat DKI Jakarta," tegas Suhud.

DPRD juga menekankan bahwa pemenuhan mandatory spending atau belanja wajib tetap menjadi perhatian serius meski anggaran terbatas.

Baca Juga: Keluarga Siswa Tewas Imbas Jalan Licin Kramatjati Tuntut Penataan Pasar Tumpah

"Walaupun mengalami defisit atau kekurangan anggaran, kami berupaya tetap menjaga kebutuhan mendasar masyarakat DKI Jakarta," kata Suhud lagi.

Ia berharap, kesepakatan Perubahan KUA-PPAS ini mampu menjaga keberlangsungan pelayanan dasar sekaligus kesejahteraan warga Jakarta di tengah penyesuaian postur anggaran.

"Dengan demikian, kebutuhan masyarakat tetap terjaga, begitu juga pendidikan, kesejahteraan, dan kesehatannya," tandas Suhud.