News / Nasional
Sabtu, 22 Agustus 2026 | 13:06 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. (Suara.com/Agustin Dwi Anggraini )
Baca 10 detik
  • Pramono mengizinkan warga Pati menggelar demonstrasi di Gedung DPR RI pada tanggal 26 atau 27 Agustus 2026.
  • Pramono menegaskan bahwa massa aksi dilarang melakukan perusakan fasilitas umum serta tindakan anarkis selama menyampaikan aspirasi di Jakarta.
  • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama kepolisian dan ormas telah menyiapkan pengamanan humanis untuk mengantisipasi massa yang bermalam.

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan semua masyarakat, termasuk warga Pati tetap diperbolehkan menyampaikan aspirasi melalui demonstrasi pada 26 atau 27 Agustus 2026.

Hal itu disampaikan Pramono ketika ditanya mengenai antisipasi kedatangan massa dari Pati untuk aksi di Jakarta, tepatnya di depan Geudng DPR RI, Senayan, Jakarta.

Demo itu dijamin oleh demokrasi dan kami mempersilakan mau demo tanggal 26 atau 27, monggo saja,” kata Pramono usai menghadiri Seminar Kebangsaan HKBP Menteng, Sabtu (22/8/2026)

Namun, ia menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat tidak berarti masyarakat diperbolehkan melakukan perusakan maupun tindakan anarkis.

“Tetapi yang tidak boleh melakukan perusakan, melakukan anarkis dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik,” ujarnya.

Pemprov DKI kata Pramono, sebelumnya telah menerima massa dari Pati dengan pendekatan yang baik.

Ia menyebut sejumlah organisasi masyarakat di Jakarta turut membantu memfasilitasi massa dan mengarahkan mereka agar tidak bermalam di depan Gedung DPR/MPR.

Posko warga pati di depan gedung DPR RI. [Suara.com/Bagaskara]

“Maka kemarin begitu teman-teman yang dari Pati datang kan kita memberikan sambutan yang cukup baik,” kata Pramono.

Untuk mengantisipasi massa yang memilih bermalam di Jakarta, Pramono mengaku telah memerintahkan Kepala Satpol PP DKI Jakarta berkoordinasi dengan kepolisian.

Baca Juga: KAMMI Tolak Aksi Warga Pati di DPR, Tetap Dukung RUU Perampasan Aset

Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sekaligus menjaga keamanan dan fasilitas publik di Jakarta.

“Jakarta menjadi aman nyaman kalau kita semua bisa menjaga dengan baik,” ujarnya.

Pramono menegaskan penanganan aksi massa akan mengutamakan pendekatan humanis, bukan kekerasan.

Reporter : Agustin Dwi Anggraini

Load More