- Indonesia baru memanfaatkan 2,7 GW dari total potensi panas bumi dunia sebesar 24 GW.
- Yudistian Yunis menyatakan tingginya biaya eksplorasi, masalah harga, dan isu lingkungan menghambat pengembangan.
- Pemerintah menyiapkan skema insentif dan pembiayaan untuk menekan risiko serta mendukung transisi energi.
Suara.com - Indonesia sejatinya menguasai sekitar 40 persen dari total sumber daya panas bumi (geothermal) dunia dengan potensi mencapai 24 Gigawatt (GW). Sayangnya, pemanfaatan energi terbarukan yang melimpah tersebut saat ini baru tergarap sekitar 11 persen atau setara 2,7 GW.
Direktur Utama PT Geo Dipa Energi (Persero), Yudistian Yunis, mengungkapkan bahwa lambatnya akselerasi pemanfaatan panas bumi nasional disebabkan oleh sejumlah tantangan kompleks.
Hal itu mencakup tingginya risiko dan biaya eksplorasi, masalah keterjangkauan harga (affordability), hingga persepsi isu lingkungan di tengah masyarakat.
"Pemerintah Indonesia punya 40% resource geothermal dunia. Kita punya 24 Giga potensi yang ekuivalen 40 persen resource dunia, yang baru dikembangkan hanya 11 persen. Baru sekitar 2,7 Giga hari ini dari 24 Giga, itu baru 2,7, baru 11% yang baru dikembangkan," ujar Yudistian Media Gathering Kemenkeu yang digelar di Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (6/10/2026).
Yudistian menjelaskan bahwa dari sisi biaya, investasi awal pengeboran sumur eksplorasi panas bumi membutuhkan dana yang sangat besar dengan tingkat risiko kegagalan yang tinggi.
Sebagai contoh, ia mengakui kalau pengeboran sumur eksporasi panas bumi tersebut bisa memerlukan biaya hingga 6-8 juta Dolar AS atau sekitar Rp 107 miliar hingga Rp 142 miliar.
"Ngebornya saja satu sumur itu antara 6-8 juta Dolar AS satu sumur. Kalau dia dapat uapnya. Kalau enggak dapat uapnya kan deg-degan. Kita ngebor air di rumah aja 10 meter sampai 30 meter enggak dapat, garuk-garuk kepala kita di rumah kan? Ini kita mau ngebor 2.000 meter ke dalam dan butuh waktu satu pengeboran itu butuh waktu sekitar 45 hari," terangnya.
Selain faktor tingginya biaya pengeboran, persaingan harga listrik dengan energi fosil seperti batu bara yang telah berkembang lebih dulu selama berabad-abad juga membuat penetrasi panas bumi tertahan.
Di sisi lain, isu sosial dan persepsi masyarakat terkait dampak lingkungan kerap menjadi penolak masuknya proyek geothermal di daerah.
"Begitu pemerintah bilang panas bumi itu punya area konsesi atau WKP sekian puluh ribu hektar, bayangan masyarakat kita itu, 'Wah, sekian puluh ribu hektar itu akan di-scrape hutan kita karena dia akan bangun panas bumi.' Kan itu image-nya sekarang. Makanya pertentangan panas bumi di mana-mana itu terjadi, hambatannya terjadi di mana-mana karena masyarakat menganggap itu yang terjadi," jelas Yudistian.
Meski demikian, Yudistian optimistis momentum transisi energi dan target Net Zero Emission akan mendorong akselerasi pengembangan panas bumi ke depan, terlebih dengan hadirnya berbagai skema insentif dan pembiayaan dari pemerintah guna menekan risiko eksplorasi.