Negara Tetangga Belum Kirim Nota Protes Meski Karhutla Kian Meluas

Suara.com - Pemerintah mengklaim belum menerima nota protes resmi dari negara-negara tetangga terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia yang berpotensi memicu kabut asap lintas batas.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Vahd Nabyl A. Mulachela mengatakan komunikasi dan koordinasi dengan negara-negara kawasan tetap dilakukan untuk memantau perkembangan karhutla sekaligus mengantisipasi dampaknya.

"Hingga saat ini, pemerintah Indonesia masih belum menerima penyampaian keberatan secara resmi dari negara-negara tetangga terkait perkembangan karhutla dan kabut asap,” kata Nabyl dikutip dari ANTARA, Senin (24/8/2026).

Menurut Nabyl, pemerintah juga terus melakukan langkah diplomasi dengan berbagi informasi mengenai perkembangan karhutla kepada negara-negara tetangga.

“Langkah diplomasi juga dilakukan dengan terus berbagi informasi mengenai perkembangan situasi karhutla,” katanya.

Indonesia, kata Nabyl, turut mengoptimalkan mekanisme ASEAN untuk pemantauan dan pertukaran informasi mengenai dampak kebakaran hutan dan lahan, termasuk potensi kabut asap lintas batas.

Kerja sama tersebut dilakukan dalam kerangka Agreement on Transboundary Haze Pollution atau Kesepakatan ASEAN tentang Polusi Kabut Asap Lintas Batas.

Melalui mekanisme tersebut, negara-negara ASEAN meningkatkan kesiapsiagaan, pemantauan, pencegahan, dan penanganan karhutla sekaligus memperkuat koordinasi menghadapi risiko kabut asap lintas batas.

Pemerintah Kejar Penanganan Karhutla

Baca Juga: Hadapi El Nino, Meki Fritz Nawipa Siapkan Helikopter hingga Satgas Kampung

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengatakan pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono terus menjaga komunikasi dengan negara-negara tetangga terkait dampak karhutla.

“Karena itu kita berusaha secepatnya untuk menangani karhutla ini," ujar Prasetyo saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Minggu (23/8/2026).

Di dalam negeri, pemerintah terus memperkuat pengendalian karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatra. Sebanyak 12.880 personel dikerahkan bersama berbagai peralatan untuk mendukung pemadaman dan penanganan kebakaran.

Pemerintah juga menjalankan operasi modifikasi cuaca (OMC) serta memantau kualitas udara di wilayah terdampak.

Presiden Prabowo Subianto turut memimpin rapat penanganan karhutla di Kalimantan saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah pada Sabtu (22/8/2026).

Rapat tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah bersama sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas hingga ke negara-negara tetangga. (Antara)