Nasaruddin Umar Tak Ikut Bursa Ketum PBNU, Pengamat: Momentum Jaga Independensi NU

Suara.com - Kepastian Menteri Agama Nasaruddin Umar tidak ikut dalam kontestasi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Muktamar ke-35 NU dinilai menjadi momentum untuk menguji independensi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia tersebut.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai keputusan Nasaruddin untuk tidak maju sekaligus mematahkan spekulasi yang sebelumnya mengaitkan dirinya dengan kepentingan Istana.

Menurut Jamiluddin, selama nama Nasaruddin muncul dalam bursa calon Ketum PBNU, selalu ada ruang bagi spekulasi bahwa dirinya merupakan kandidat yang mendapatkan dukungan dari lingkaran kekuasaan.

Namun, setelah Nasaruddin memastikan tidak ikut dalam perebutan kursi nomor satu PBNU, spekulasi tersebut semestinya ikut berakhir.

“Keputusan itu sekaligus membantah rumor bahwa Nasaruddin Umar titipan Istana untuk memimpin PBNU pada periode berikutnya,” kata Jamiluddin kepada Suara.com, Jumat (28/8/2026).

Menurut dia, dengan mundurnya Nasaruddin dari kontestasi, semua spekulasi mengenai adanya hubungan antara pencalonannya dengan kepentingan Istana dengan sendirinya terbantahkan.

Bagi Jamiluddin, kondisi tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi NU untuk menunjukkan bahwa proses pergantian kepemimpinan di tubuh organisasi tidak ditentukan oleh kepentingan penguasa.

Ia bahkan menyoroti kebiasaan campur tangan kekuasaan dalam pemilihan pimpinan organisasi yang menurutnya telah berlangsung sejak era Orde Baru.

“Dengan resmi tidak ikut kontestasi tersebut, semua spekulasi terkait Nasaruddin dan Istana dengan sendirinya terbantahkan,” ujarnya.

Baca Juga: Muktamar NU di Jombang Dorong Ekonomi Kreatif Berbasis Pesantren

Jamiluddin berharap tidak adanya Nasaruddin dalam bursa Ketum PBNU dapat menjadi titik balik untuk menghilangkan praktik titip kandidat dari kekuasaan dalam forum-forum organisasi.

Ia menilai budaya tersebut perlu dihentikan agar organisasi masyarakat tidak kehilangan independensinya hanya karena kepentingan politik penguasa.

Menurut Jamiluddin, persoalan paling penting setelah Nasaruddin menyatakan tidak maju bukan lagi mengenai siapa yang akan menjadi calon Ketum PBNU, melainkan bagaimana proses pemilihannya berlangsung.

Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, dinilai menjadi kesempatan bagi warga NU untuk membuktikan bahwa keputusan organisasi benar-benar lahir dari aspirasi internal.

Jamiluddin berharap tidak ada intervensi dari pihak penguasa dalam proses pemilihan tersebut.

“Dengan tidak ada intervensi dari penguasa, diharapkan pemilihan ketua umum PBNU pada Muktamar ke-35 berjalan jujur dan adil,” tuturnya.