Dalam menjalankan mandat tersebut, Agus Jabo menjelaskan Kemensos memiliki 12 Pemerlu Atensi Sosial (PAS) sebagai kelompok sasaran yang membutuhkan perhatian dan intervensi sosial. Penyandang disabilitas termasuk di dalam kelompok tersebut.
Program Kemensos bagi penyandang disabilitas pun mencakup berbagai bentuk intervensi, mulai dari rehabilitasi sosial hingga dukungan untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan kemandirian.
Namun, menurut Agus Jabo, penanganan kelompok disabilitas ke depan perlu semakin diarahkan pada pendekatan yang memberdayakan.
“Kita ingin bantuan dan pelayanan sosial menjadi jalan menuju kemandirian. Mereka memang membutuhkan dukungan dan pendampingan, tetapi kesempatan untuk berkembang harus dibuka seluas-luasnya,” ujarnya.
Agus Jabo menekankan bahwa penyandang disabilitas pada dasarnya tidak menginginkan perlakuan yang diskriminatif. Mereka membutuhkan akses dan kesempatan yang setara untuk belajar, bekerja, mengembangkan kemampuan, serta berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.
Karena itu, ia melihat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan filantropi menjadi penting. Pemerintah memiliki mandat dan program, sementara berbagai pihak dapat memperkuat akses dan kesempatan yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
“Yang mereka perlukan bukan belas kasihan, melainkan kesempatan yang setara. Dukungan tetap diperlukan, tetapi jangan sampai dukungan itu justru membuat mereka kehilangan kesempatan untuk mandiri,” tuturnya.
Pendekatan tersebut juga sejalan dengan arah pemberdayaan sosial Kemensos yang berupaya menggeser paradigma dari bantuan yang bersifat pasif menuju intervensi yang membuat penerima manfaat lebih produktif dan berdaya.
Agus Jabo mengatakan, Kemensos terus berupaya memastikan kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, tidak tertinggal dalam berbagai agenda pembangunan nasional.
Salah satunya melalui Sekolah Rakyat, program pendidikan berasrama yang dirancang untuk memutus transmisi kemiskinan antargenerasi. Agus Jabo menjelaskan, penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga miskin dan memenuhi kriteria memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat.
“Di Sekolah Rakyat tidak ada seleksi akademik sebagai dasar utama. Yang menjadi perhatian adalah kondisi sosial ekonomi keluarga. Karena itu, anak penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria juga memiliki kesempatan untuk menjadi siswa,” jelasnya.
Sekolah Rakyat, lanjut dia, merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk memberikan harapan baru kepada anak-anak dari keluarga miskin melalui pendidikan yang terintegrasi dengan pemenuhan kebutuhan dasar.
Selain pendidikan, Kemensos juga menjalankan program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan pangan, serta program rehabilitasi dan atensi bagi kelompok yang membutuhkan penanganan khusus.
Agus Jabo menegaskan, keseluruhan program tersebut perlu ditempatkan dalam satu kerangka besar, yakni memastikan masyarakat yang berada dalam kondisi rentan memperoleh perlindungan sekaligus memiliki jalan untuk meningkatkan taraf hidup.
“Kita ingin masyarakat yang selama ini rentan tidak merasa menjadi kelompok nomor dua. Negara harus hadir, dan kehadiran itu harus diwujudkan dalam bentuk perlindungan, pelayanan, kesempatan, dan pemberdayaan,” katanya.
Karena itu, Agus Jabo menyambut baik rencana kegiatan “Pasar Modal untuk Sobat Disabilitas”. Menurutnya, pengenalan literasi keuangan kepada siswa penyandang disabilitas merupakan bentuk perluasan akses yang dapat menjadi bagian dari perjalanan mereka menuju kemandirian.
Ia berharap audiensi tersebut tidak berhenti pada rencana satu kegiatan, tetapi berkembang menjadi kerja sama yang lebih luas dan berkelanjutan.
“Kalau pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan filantropi bisa duduk bersama, saya yakin ruang kesempatan bagi penyandang disabilitas akan semakin besar. Yang kita bangun bukan sekadar program, tetapi kemandirian dan harapan,” pungkasnya. ***