Sayembara Ijazah Gibran Tembus Rp7 Miliar, Tapi Belum Ada yang Bisa Tunjukkan Dokumen

Selain itu, Denny menyinggung belum adanya pihak yang menunjukkan dokumen sebagai dasar pembuktian terkait persyaratan pendidikan Gibran.

“Ada 6 hari lagi, gak tahu akan berapa, tapi sejauh ini tidak ada yang jadi peserta atau menunjukkan apapun dokumen yang menjadi dasar bukti bahwa Gibran punya kualifikasi pendidikan yang secara SLTA atau sederajat,” ujar Denny.

Publik kini menanti apa yang akan terjadi setelah tanggal 9 September mendatang. Denny Indrayana memastikan bahwa dirinya akan konsisten dengan garis waktu yang telah dibuat.

Ia tidak akan memperpanjang durasi sayembara dan akan segera mengambil langkah strategis berikutnya setelah batas waktu tersebut terlampaui. Denny kemudian memastikan sayembara tersebut akan ditutup pada 9 September.

“Nah saya akan tutup sayembaranya sampai tanggal 9 September,” katanya.

Persoalan ini juga memicu diskusi mengenai mekanisme hukum jika terbukti ada pelanggaran dalam persyaratan pencalonan.

Banyak pihak mulai berspekulasi mengenai kemungkinan adanya proses pemberhentian dari jabatan atau impeachment. Namun, Denny Indrayana memiliki pandangan hukum yang berbeda mengenai jalur yang paling tepat untuk ditempuh dalam kasus ini.

Terkait pemberhentian Gibran dari jabatan, Denny menjelaskan bahwa removal from office atau pemberhentian dari jabatan memiliki jalur impeachment.

Meskipun mekanisme impeachment tersedia dalam konstitusi, Denny menegaskan bahwa fokus gerakannya saat ini bukan pada titik tersebut.

Baca Juga: Hadiah Tembus Rp7 Miliar! Denny Indrayana Tantang Bukti Ijazah Gibran Sebelum Sayembara Ditutup

Ia menilai ada jalur hukum lain yang lebih fundamental untuk menguji keabsahan posisi Gibran sebagai wakil presiden terpilih. Namun, ia menegaskan jalur tersebut bukan yang akan ditempuhnya.

“Removal from office. Maka jalurnya impeachment. Tetapi yang akan kita lakukan bukan jalur itu,” ujar Denny.

Langkah hukum yang dipersiapkan oleh Denny dan timnya lebih mengarah pada pembatalan status pencalonan sejak awal.

Hal ini didasarkan pada argumen bahwa jika syarat administrasi tidak terpenuhi sejak masa pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka secara otomatis status calon tersebut harus dinyatakan gugur atau didiskualifikasi.

Denny mengatakan langkah yang akan dilakukan adalah mendorong pembatalan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden atau diskualifikasi calon.

“Yang akan kita lakukan adalah pembatalan sebagai calon wakil presiden. Diskualifikasi calon,” katanya. (Reporter: Agustin Dwi Anggraini)