- Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyatakan kekerasan TNI terhadap warga sipil menunjukkan masalah doktrin di Jakarta pada Senin (7/9/2026).
- Prajurit militer dipekerjakan untuk mengamankan kebun dan pabrik perusahaan yang diduga demi kepentingan bisnis para jenderal.
- Budaya impunitas dan peradilan militer khusus bagi pelanggar pidana umum melanggengkan kasus kekerasan yang melibatkan prajurit.
Suara.com - Maraknya tindakan kekerasan yang melibatkan personel Tentara Nasional Indonesia terhadap warga sipil mengesankan bahwa masih ada persoalan dalam doktrin pertahanan dalam negeri.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid berpendapat, kasus-kasus kekerasan oleh tentara memperlihatkan adanya permasalahan serius dalam tubuh TNI.
Kata Usman, saat ini tentara justru terkesan lebih menjadi alat untuk melindungi kepentingan elite dan pengusaha. Hal itu terlihat dari beredarnya kabar bahwa beberapa personel militer justru menjadi pihak keamanan untuk kebun atau pabrik milik perusahaan.
"Tugas tentara itu bidang pertahanan, bukan mengurusi perkebunan sawit, apalagi bukan proyek strategis nasional. Jangan-jangan itu hanya untuk mengamankan proyek bisnis jenderal-jenderalnya," ungkap Usman di Jakarta pada Senin (7/9/2026).
Langgengnya kasus kekerasan yang melibatkan prajurit, menurut Usman, disebabkan oleh masih berlakunya budaya impunitas dalam internal TNI.
Ia mempersoalkan tentara masih mendapat perlakuan khusus ketika melanggar pidana umum dengan hanya diseret ke peradilan militer.
Ditambah, doktrin komando yang salah kaprah justru membuat para serdadu bertindak tanpa hati nurani dan tidak memiliki kesempatan untuk berpikir rasional.
"Padahal militer yang sejati, militer yang revolusional, yang dulu pernah terlibat dalam berbagai perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa adalah militer yang berpikir. Militer yang punya hati nurani," tambah Usman.
Ia menegaskan, kritik yang ia lontarkan justru bertujuan untuk mempertahankan wibawa ksatria para tentara, agar nantinya tidak hanya dimanfaatkan penguasa sebagai alat gebuk terhadap suara-suara kritis.
Reporter: Alif Bintang