Wacana CFD 2 Hari Seminggu, Pramono Anung Mau Dengar Masukan Warga Dulu

Senin, 14 September 2026 | 12:07 WIB
Pramono Anung di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026). (Suara.com/Adiyoga)
  • Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berhati-hati menanggapi wacana penambahan Car Free Day dua kali sepekan.
  • Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengusulkan penambahan jadwal tersebut pada Senin (14/9/2026) untuk menekan polusi.
  • Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mematangkan kajian teknis dan menjaring suara warga agar tidak menimbulkan kemacetan.

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan sikap kehati-hatiannya dalam menanggapi wacana penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) sebanyak dua kali dalam sepekan.

Sikap penuh pertimbangan tersebut ia utarakan di sela agenda dinas di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (14/9/2026).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta enggan bersikap gegabah karena tidak ingin perluasan hari bebas emisi justru memicu sengkarut lalu lintas di jalur alternatif.

"Karena itu, saya tidak ingin terlalu buru-buru. Saya minta sekarang ini didalami, dipelajari apa yang menjadi usulan untuk dua hari, dan juga tentunya kami tanyakan kepada warga," ujar Pramono.

Eks Seskab itu mengkhawatirkan penutupan akses jalan justru menjadi bumerang dan menambah beban mobilitas harian masyarakat.

"Jangan sampai keinginannya untuk membuat warga sehat ternyata malah membuat warga tidak sehat karena harus menanggung beban jalan yang ditutup dan sebagainya," tegas Pramono.

Wacana penambahan jadwal CFD pada Sabtu dan Minggu ini sebelumnya bergulir dari usulan Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat guna menekan paparan polusi udara kota.

Otoritas Balai Kota pada dasarnya memandang anjuran pembiasaan gaya hidup bugar tersebut cukup masuk akal untuk ditelaah.

"Sebenarnya usulan itu cukup rasional. Maka di internal Balai Kota, kami sudah melakukan pembahasan," kata Pramono pekan lalu.

Kendati area ruang publik tanpa kendaraan sudah menjalar di berbagai kota administrasi, kesiapan urat nadi jalan protokol tetap menjadi sorotan.

Oleh karenanya, Pemprov DKI memilih mematangkan kajian teknis sekaligus menjaring suara langsung dari warga terlebih dahulu sebelum mengetuk palu keputusan resmi.

"Kami akan putuskan pada saat yang tepat," tandas Pramono.

Terkait
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com