Ekonomi Goyang dan Utang Segunung, Prancis Tak Tambah APBN 2027

Suara.com - Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu mengambil langkah drastis dengan menghentikan kenaikan belanja negara atau APBN pada 2027 di luar sektor militer. Kebijakan pengetatan ini menyasar langsung instansi pemerintah pusat untuk menahan laju defisit fiskal yang semakin mengkhawatirkan.

Kondisi riil belanja negara dipastikan memotong daya beli pemerintah pusat saat memperhitungkan laju inflasi yang terus berjalan. Meskipun demikian, kebijakan hemat ini dirancang khusus tanpa mengganggu alokasi dana pemerintah daerah maupun jaminan sosial masyarakat.

Langkah darurat Lecornu dipicu oleh kenyataan pahit bahwa target penyesuaian keuangan negara sebelumnya dipastikan gagal total. Dikutip dari RIA Novosti, kegagalan pencapaian target tersebut menegaskan tekanan berat yang sedang melanda perekonomian domestik.

Menteri Keuangan Roland Lescure mengatakan pada Juli bahwa pemerintah tidak akan mampu mencapai target pengurangan defisit anggaran menjadi di bawah 5 persen pada 2026. Keputusasaan ini mempercepat terbitnya surat peringatan Perdana Menteri kepada seluruh jajaran menteri.

Krisis keuangan negara ini makin diperparah oleh lonjakan beban utang yang telah menembus rekor tertinggi sepanjang sejarah. Akumulasi utang yang membengkak tersebut menempatkan Prancis dalam ancaman stabilitas ekonomi yang sangat serius.

Pada akhir Juni, utang nasional Prancis mencapai rekor tertinggi baru, melampaui angka 3,5 triliun euro (sekitar Rp71,3 kuadriliun) untuk pertama kalinya. Lonjakan beban pinjaman ini memaksa otoritas keuangan memberikan sinyal bahaya bagi keberlanjutan fiskal negara.

Sebelumnya, Bank of France memperingatkan bahwa negara tersebut menghadapi "cekikan anggaran" kecuali pemerintah mengurangi defisit fiskal. Ketegangan antara pembengkakan utang dan proyeksi pertumbuhan ekonomi inilah yang menjadi latar belakang utama pembekuan anggaran 2027.