- Ekonom UGM Akhmad Akbar Susamto menyatakan pergantian Menkeu Suahasil Nazara pada Rabu (16/9/2026) bukan solusi masalah struktural APBN di era Prabowo Subianto.
- Tekanan APBN dipicu utang Rp10.294 triliun, beban bunga Rp599 triliun, pelemahan Rupiah di atas Rp16.500 per dolar AS, serta stagnasi penerimaan negara.
- Pemerintah dituntut menyusun asumsi makro realistis, memperluas basis pajak, dan mengevaluasi transparansi program belanja besar dalam penyusunan RAPBN 2027.
Padahal, daerah diwajibkan memenuhi enam layanan dasar yang berpotensi memicu lonjakan pajak/retribusi daerah dan membebankan dunia usaha serta masyarakat.
Dari sisi pengeluaran, kenaikan anggaran belanja belum mencerminkan efisiensi maupun peningkatan kualitas hasil. Program prioritas skala besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mendesak transparansi biaya satuan (unit cost), validitas data penerima, dan kejelasan evaluasi dampak.
"Seharusnya setiap rupiah yang dibelanjakan harus menghasilkan manfaat yang dapat diukur," tegasnya.
Penyusunan RAPBN 2027 diproyeksikan menjadi indikator awal ketegasan Menkeu baru. Pemerintah dituntut berani menetapkan asumsi makro yang realistis, memetakan kewajiban kontinjensi secara menyeluruh, serta memulihkan efektivitas transfer daerah.
Pada aspek penerimaan, instrumen progresif seperti pajak kekayaan (wealth tax), capital gain, pajak karbon, hingga evaluasi menyeluruh atas tax holiday dan tax allowance harus mulai direalisasikan.
"Menteri Keuangan memang memegang kendali penting atas anggaran, tetapi kredibilitas fiskal dibangun melalui konsistensi kebijakan dan realisasinya. Siapa pun yang menjabat akan berhadapan dengan persoalan struktural yang sama. Menunda penyelesaiannya hanya akan meningkatkan biaya ekonomi dan fiskal pada masa mendatang," pungkasnya.