- Kreator Ijoel mengungkap adanya botol minuman keras dan pungutan liar di kawasan RTH Kalijodo, Jakarta Barat.
- Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memerintahkan penertiban dan pembersihan lokasi secara cepat pada Kamis (17/9/2026).
- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen melakukan renovasi menyeluruh serta memperketat pengawasan di taman kota tersebut.
Suara.com - Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo, Jakarta Barat kembali menjadi sorotan warganet akibat dugaan penyalahgunaan di sana.
Sebagaimana tersaji di media sosial, temuan botol minuman keras serta praktik pungutan liar sebesar Rp10 ribu diungkap oleh kreator Ijoel dari hasil kunjungannya.
Menanggapi keresahan warga, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta langsung mengerahkan aparat penegak perda guna mensterilkan kawasan publik tersebut.
Langkah tegas pembenahan tata kelola taman kota diutarakan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat memberikan keterangan pers di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2026).
Pramono mengaku telah mencermati rekaman visual terkait sengkarut yang mencoreng keelokan ruang publik di pesisir barat Jakarta itu.
“Kemarin saya sudah minta kepada Dinas Pertamanan, Satpol PP untuk melakukan penertiban. Termasuk pungutan Rp10 ribu, termasuk beberapa botol-botol minuman yang ditemukan di tempat itu. Kalau dicek hari ini pasti sudah bersih karena dari kemarin saya sudah minta untuk dibersihkan,“ ujarnya.
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen memulihkan marwah taman kota tersebut melalui peremajaan infrastruktur secara menyeluruh.
Bagi sang gubernur, revitalisasi Kalijodo menjadi ikhtiar penting demi merawat tapak tilas bersejarah dari mantan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.
“Saya juga sudah minta untuk Kalijodo renovasi secara menyeluruh segera dilakukan, karena memang apa pun, saya melihat Kalijodo sebagai legacy peninggalan Pak Ahok. Menurut saya, hal yang sangat baik untuk dilakukan perbaikan kembali,“ tegas Pramono.
Pemprov DKI turut menegaskan komitmen untuk kembali memperketat pengawasan terpadu, agar ruang publik tetap steril dari residu kemaksiatan dan pungutan liar tak berizin.