-
Pemerintah AS merencanakan penjualan 40.000 bom berat senilai 2,8 miliar dolar ke Israel.
-
Anggota Kongres AS berusaha memblokir rencana penjualan bom masif tersebut secara resmi.
-
Transaksi ini memicu kecaman luas karena ancaman peningkatan korban jiwa warga sipil.
Suara.com - Pemerintah Amerika Serikat memproses penjualan senjata besar-besaran berupa 40.000 unit bom berdaya ledak tinggi seberat 907 kilogram senilai 2,8 miliar dolar AS (Rp 49,6 triliun) untuk Israel. Langkah ini langsung memicu penentangan keras dari anggota Kongres serta para pengamat politik internasional.
Pengadaan amunisi pemungkas tersebut didanai penuh melalui skema Pembiayaan Militer Luar Negeri dari kas negara Amerika Serikat. Paket hibah ini mencakup bom jenis MK-84, varian pelapis termal BLU-117, hingga hulu ledak penembus struktur bawah tanah I-2000 Penetrator.
Pengiriman puluhan ribu amunisi penghancur ini dinilai memberikan dorongan kekuatan militer tanpa syarat di tengah eskalasi konflik kawasan yang berlarut-larut. Nilai transaksi tersebut tercatat sebagai angka penjualan senjata jenis amunisi berat terbesar bagi Israel dalam beberapa tahun terakhir.
Daya rusak bom MK-84 dikenal sangat masif hingga mampu meratakan bangunan bertingkat serta menyebarkan pecahan besi hingga ratusan meter. Penggunaan amunisi seberat 2.000 pound ini kerap menyisakan kawah sedalam belasan meter di titik ledakan.
Komentator konservatif Tucker Carlson merinci bahaya amunisi tersebut melalui akun X miliknya.
"Mark 84 buatan Amerika memiliki radius kehancuran setengah mil," tulis Tucker Carlson di X, mengutip seorang pejabat federal yang tidak disebutkan namanya, dikutip dari Al Jazeera, Kamis (17/9/2026).
"Bom ini melepaskan gelombang panas setara suhu permukaan matahari ... Bom ini meruntuhkan gedung-gedung apartemen dan meninggalkan kawah sedalam tiga puluh lima kaki."
Informasi rencana penjualan senjata ini telah disampaikan secara informal kepada komite eksekutif Kongres Amerika Serikat. Langkah pemerintah ini langsung memicu upaya pemblokiran dari legislatif yang memiliki kewenangan peninjauan.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menolak memberikan rincian lengkap mengenai status transaksi tersebut.
seorang pejabat senior administrasi hanya mengatakan bahwa "semua penjualan senjata ke luar negeri bergerak melalui proses yang sesuai," sementara Departemen Luar Negeri menyatakan tidak mengomentari usulan penjualan sebelum pemberitahuan resmi ke Kongres.
Senator Amerika Serikat Chris Van Hollen menyatakan komitmennya untuk menghentikan pengesahan paket bantuan amunisi tersebut secara hukum. Ia menuding pemerintah telah menyalahgunakan uang pajak masyarakat untuk mendukung aksi kejahatan perang.
Senator Chris Van Hollen menuduh Trump "mengirimkan bom yang dibayar oleh pembayar pajak Amerika kepada pemerintah yang dipimpin oleh seorang penjahat perang yang dicari."
Perwakilan Gregory Meeks dari Partai Demokrat di Komite Urusan Luar Negeri DPR menolak memberi lampu hijau terhadap skema transaksi amunisi tersebut. Penolakan dari komite DPR ini secara otomatis menahan laju proses penjualan pada tahap peninjauan informal.
"Pemerintahan Trump belum memberikan jaminan yang cukup bahwa senjata-senjata ini akan digunakan oleh pemerintah Netanyahu sesuai dengan hukum dan dengan perlindungan yang memadai bagi warga sipil. Oleh karena itu, saya tidak akan meloloskan penjualan ini saat ini," kata Gregory Meeks dalam pernyataan resmi komite di platform X.
"tidak mengurangi dukungan Kongres terhadap kebutuhan pertahanan sah Israel tetapi mencerminkan tanggung jawab Kongres untuk memastikan bahwa senjata yang didanai AS digunakan secara sah, bertanggung jawab, dan dengan perlindungan yang bermakna bagi kehidupan manusia," tambah Gregory Meeks.