- Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan berbagai partai politik mengusulkan ambang batas parlemen berkisar antara 5 hingga 7 persen.
- Partai Golkar dan PKS menyepakati angka lima persen sebagai ambang batas parlemen yang ideal dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.
- Kesepakatan dan usulan terkait ambang batas parlemen tersebut disampaikan dalam pertemuan di Jakarta pada pertengahan September 2026.
Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengungkapkan adanya beragam keinginan dari partai politik terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.
Menurut Bahlil, usulan dari sejumlah partai politik berkisar antara 5 hingga 7 persen. Namun, ada pula partai yang menginginkan angka di bawah 5 persen.
Sementara itu, Partai Golkar berpandangan bahwa ambang batas parlemen sebesar 5 persen merupakan angka yang ideal.
"Kalau parliamentary threshold, dalam komunikasi kita dengan lintas partai, memang ada yang menginginkan ada 6, ada 7, ada 5, ada di bawah itu juga. Tapi mungkin angka ideal ya, angka ideal itu 5 cocok lah ya," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Sebelumnya, Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sepakat mendorong ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di kisaran 5 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
Kesepakatan itu muncul dalam pertemuan silaturahmi PKS dengan Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Senin (14/9/2026) malam.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji mengatakan, pertemuan tersebut secara umum merupakan silaturahmi untuk menyelaraskan komitmen kedua partai dalam mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Banyak hal yang dibahas tetapi satu semangat yang sama yaitu bagaimana bisa berkontribusi maksimal dalam koalisi Pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Sarmuji kepada Suara.com, Selasa (15/9/2026).
Selain membahas sinergi koalisi, kedua partai turut membicarakan sejumlah poin krusial dalam RUU Pemilu, salah satunya aturan mengenai ambang batas parlemen.
"Undang-undang Pemilu dibahas beberapa poin krusial. Nanti detailnya akan dibahas lebih lanjut," katanya.
Saat ditanya mengenai poin yang dibahas, Sarmuji menyebut parliamentary threshold menjadi salah satu topik utama.
"Misal tentang Parliamentary threshold," ungkapnya.
Golkar dan PKS, kata Sarmuji, telah memiliki pandangan yang sama untuk mendorong angka ambang batas parlemen yang moderat.
"Kita bersepaham di angka yang moderat saja," tuturnya.
Ketika dikonfirmasi mengenai angka yang dimaksud, Sarmuji mengindikasikan parliamentary threshold yang didorong kedua partai berada di kisaran 5 persen.
"Ya kira-kira 5 persen," tuturnya.
Pertemuan tersebut dihadiri Presiden PKS Al Muzzamil Yusuf bersama jajaran pengurus pusat PKS. Sementara dari Golkar, Ketua Umum Bahlil Lahadalia dan jajaran pengurus partai turut hadir.