- Analis Boni Hargens menyatakan pendekatan humanis Polri membagikan roti di DPR/MPR RI Senin (21/9/2026) mencerminkan transformasi budaya kepolisian.
- Perubahan paradigma PRESISI di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong penerapan konsep society policing yang lebih humanis.
- Polri di Jakarta diminta mempertahankan pendekatan kemanusiaan ini sejalan dengan pergeseran paradigma hukum pidana UU Nomor 1 Tahun 2023.
Suara.com - Analis politik dan hukum Boni Hargens menilai pendekatan humanis yang ditunjukkan personel Polri saat mengawal aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI mencerminkan adanya perubahan budaya di tubuh kepolisian.
Penilaian itu disampaikan setelah personel Polres Metro Jakarta Pusat bersama Direktorat Samapta Polda Metro Jaya membagikan roti dan air mineral kepada peserta aksi pada Senin (21/9/2026).
Pelayanan tersebut dilakukan di tengah cuaca terik saat massa menyampaikan aspirasi.
Pembagian makanan dan minuman tersebut menyasar peserta aksi dari Aliansi Masyarakat Pandeglang, Cianjur, dan Sukabumi serta sejumlah elemen lainnya. Dalam pelaksanaannya, polisi menggunakan Mobil Pelayanan Unjuk Rasa dan melibatkan Tim Negosiator Direktorat Samapta Polda Metro Jaya.
Menurut Boni, langkah sederhana tersebut memiliki makna lebih luas dalam konteks perubahan cara kepolisian berinteraksi dengan masyarakat. Ia melihat pendekatan itu sebagai bentuk konkret dari konsep society policing.
“Tindakan kemanusiaan itu mencerminkan adanya transformasi budaya yang signifikan dalam tubuh Polri dan adanya perubahan fundamen berpikir di kalangan personel Polri tentang bentuk konkret dari konsep society policing,” kata Boni di Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Boni menilai perubahan tersebut tidak terlepas dari kebijakan reformasi internal Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurut dia, paradigma PRESISI turut mendorong perubahan pendekatan personel ketika menjalankan tugas di tengah masyarakat.
“Bagi saya, hal ini tidak terlepas dari keberhasilan Kapolri dengan paradigma PRESISI-nya dalam melakukan reformasi internal di tubuh institusi kepolisian,” ujarnya.
Meski demikian, Boni menyadari pendekatan tersebut belum tentu mendapatkan respons positif dari seluruh kelompok masyarakat. Ia mendorong Polri untuk tetap mempertahankan pendekatan humanis, baik ketika menjaga keamanan dan ketertiban maupun saat menjalankan tugas penegakan hukum.
Boni juga mengaitkan pendekatan tersebut dengan perubahan paradigma hukum pidana setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurutnya, arah hukum pidana yang lebih humanis perlu diikuti dengan praktik penegakan hukum yang mengedepankan sisi kemanusiaan.
“Dengan adanya pergeseran paradigma KUHP berdasarkan UU 1/2023 yang makin memperlihatkan watak humanis dari hukum an sich, Polri sebagai gerbang terdepan dalam criminal justice system mesti menjadi suri teladan,” kata mantan Dewan Pengawas LKBN ANTARA tersebut.
Dalam pengamanan aksi di depan DPR/MPR RI, kepolisian juga mengimbau massa agar menyampaikan aspirasi secara tertib serta mengikuti arahan petugas di lapangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan langkah tersebut diperlukan agar aksi tetap berlangsung aman dan kondusif.
Pendekatan pelayanan dan komunikasi tersebut menempatkan pengamanan aksi tidak semata-mata pada aspek keamanan. Polisi juga berupaya memenuhi kebutuhan dasar peserta aksi selama penyampaian aspirasi berlangsung.