Suara.com - Kepastian hak, kewajiban, dan batas kewenangan setiap pihak dalam pengelolaan rumah susun (rusun) menjadi perhatian Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.
Dalam pembahasan, DPRD fokus menyusun ketentuan lebih spesifik mulai dari penghuni, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS), pengembang, pengelola, hingga pemerintah daerah.
Ketua Bapemperda DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, aturan lebih rinci diperlukan agar seluruh pihak memahami hak dan tanggung jawab masing-masing. Dengan demikian, pengelolaan rusun dapat berjalan lebih tertib dan tidak menimbulkan dominasi kewenangan maupun persoalan yang merugikan penghuni.
“Jadi kita nanti ingin memperkuat Perda ini, mendetailkan lagi tentang pengelolaan, apa yang boleh, apa yang tidak,” ujar Abdul Aziz, Selasa (10/11/2026).
Ia menjelaskan, materi Ranperda nantinya perlu mengatur secara jelas mencakup perilaku dan tanggung jawab penghuni, kewenangan P3SRS, kewajiban pengembang, tanggung jawab pengelola, hingga peran pemerintah dalam penyelenggaraan rumah susun.
Pengaturan yang lebih jelas diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada penghuni, terutama dalam memperoleh hak atas hunian dan pelayanan pengelolaan yang sesuai ketentuan.
Di sisi lain, setiap pihak juga memiliki batas kewenangan yang tegas sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan maupun pengelolaan lingkungan rusun.
“Harus lebih detail lagi ditulis di pasal-pasal ini agar nanti penghuni rusun mendapatkan hak-haknya,” tegasnya.
Selain memperjelas hubungan antara penghuni dan pengelola, Bapemperda juga menyoroti perlunya pemisahan fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan rumah susun.
Abdul Aziz menilai pembagian peran tersebut penting agar Dinas Perumahan dapat lebih fokus menjalankan fungsi perencanaan, penyusunan kebijakan, serta pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat Jakarta.
Sementara itu, urusan operasional pengelolaan dan penanganan perselisihan rumah susun diharapkan dapat ditangani oleh lembaga yang memiliki fokus dan kapasitas khusus. Pembagian fungsi tersebut diharapkan membuat penyelenggaraan rusun lebih terarah dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak.
“Ke depan, kami kira harus ada pemisahan antara regulator dan operator,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Abdul Aziz mengatakan salah satu tujuan penyusunan Ranperda ini adalah memperjelas ketentuan yang selama ini belum diatur secara memadai. Dengan landasan hukum yang lebih terperinci, hak dan kewajiban setiap pemangku kepentingan diharapkan memiliki batasan yang jelas dan dapat menjadi acuan ketika muncul persoalan pengelolaan rusun.
“Pertama, target kami memang aturan-aturan yang selama ini belum jelas menjadi clear and clean,” katanya.
Di samping penguatan tata kelola, Ranperda Rumah Susun juga diharapkan menjadi landasan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun perencanaan penyediaan hunian yang lebih terukur. Pemenuhan kebutuhan tempat tinggal masyarakat perlu mencakup hunian milik maupun rumah sewa yang layak dan terjangkau sesuai kondisi serta kemampuan warga.
“Pemda DKI Jakarta harus punya rencana terukur agar semua warga DKI punya rumah. Baik itu milik atau sewa,” tandas Abdul Aziz. ***