Suara.com - Dengungan mesin pendingin yang menyala 24 jam nonstop kini jadi keluhan sehari-hari warga Loundoun Country, Virginia, wilayah yang dijuluki "ibu kota data center" Amerika Serikat.
Mereka menyamakan suara fasilitas AI di dekat rumah dengan kipas raksasa atau mesin pemotong rumput yang tak pernah dimatikan, bahkan saat jendela sudah tertutup rapat.
Keluhan semacam ini bukan cerita satu-dua orang. Di seluruh Amerika Serikat, gelombang penolakan warga terhadap pembangunan data center kian meluas seiring booming kecerdasan buatan (AI).
Bukan hanya soal bising, warga menuding fasilitas raksasa ini merebut air dan listrik yang seharusnya jadi hak mereka.
Laporan terbaru organisasi lingkungan Food & Water Watch (FWW), The Urgent Case Againts Data Centers pada Maret 2026, membeberkan alasan di balik amarah warga. Satu data center skala besar untuk AI saja bisa "melahap" listrik setara kebutuhan 2 juta rumah tangga.
Akibatnya, tarif listrik rumah tangga di AS melonjak 31 persen sepanjang 202-2025 yang mana jauh lebih tinggi dari kenaikan 4 persen pada 2015-2020, karena biaya perluasan jaringan listrik untuk data center ikut dibebankan ke tagihan warga biasa.
Air bersih pun jadi korban. FWW memperkirakan pada 2028, data center AI di AS bisa menyedot hingga 720 miliyar galon air per tahun hanya untuk mendinginkan mesin server, setara kebutuhan air lebih dari 18,5 juta rumah tangga.
Di Mesa, Arizona, ironinya Google justru membayar tarif air lebih murah untuk pendinginan data center-nya dibanding tarif yang dibayar warga setempat.
Bukan Cuma Air dan Listrik
Polusi udara juga jadi keluhan baru. Generator diesel cadangan di banyak data center melepaskan nitrogen oksida hingga ratusan kali lebih tinggi dibanding pembangkit gas modern.
Di Shelby County, Tenesse, fasilitas milik perusahaan AI xAI kepunyaan Elon Musk dituding mengoperasikan puluhan turbin gas tanpa izin resmi di kawasan yang tingkat kankernya sudah empat kali di atas rata-rata nasional, yang memicu ancaman gugatan hukum dari organisasi hak sipil Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP).
Direktur Eksekutif Food & Water Watch, Wenonah Hauter, menilai ekspansi industri ini sudah kelewat batas. "Ekspansi tanpa kendali ini harus dihentikan," tegasnya dalam pernyataan resmi.
Yang menarik, amarah warga ini mulai membuahkan hasil nyata. Menurut lembaga pemantau Data Center Watch, aksi warga telah menunda atau membatalkan proyek data center senilai sekitar 64 miliar dolar AS di seluruh negeri hingga Maret 2025.
Kota St. Charles, Missouri, tercatat sebagai kota pertama di AS yang menerapkan moratorium satu tahun untuk pembangunan data center, menyusul protes lebih dari 5.500 warga pada Agustus 2025.
Di Indiana, empat kabupaten sudah mengesahkan moratorium serupa. Sementara di Monterey Park, California, ratusan warga memadati balai kota hingga tengah malam pada Januari 2026, hingga akhirnya dewan kota setempat sepakat menyusun rancangan larangan sementara selama 45 hari.
FWW dalam laporannya mendesak moratorium nasional atas pembangunan data center baru di semua tingkatan pemerintahan, sampai ada aturan yang benar-benar melindungi warga dan lingkungan.
Selama regulasi itu belum lahir, tampaknya perang tarik-menarik antara ambisi raksasa teknologi dan hak dasar warga atas air, listrik, dan udara bersih akan terus berlanjut di berbagai penjuru Amerika Serikat.
Penulis: Inesia Dian