- Komisi VI DPR RI menyetujui rencana PT KAI mengimpor kereta bekas dalam Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
- Kebijakan impor diambil untuk mengatasi ancaman krisis armada KRL Jabodetabek akibat penuaan sarana dan keterbatasan produksi PT INKA.
- PT KAI memastikan rangkaian kereta bekas tersebut telah melalui proses pembaruan total untuk menjamin keselamatan operasional.
Suara.com - Komisi VI DPR RI resmi menyetujui langkah PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk melakukan impor kereta tidak baru atau bekas.
Kebijakan ini diambil guna mengatasi ancaman krisis armada KRL Jabodetabek akibat penuaan sarana dan keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri.
Persetujuan tersebut disahkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI bersama Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Langkah impor kereta bekas menjadi krusial mengingat lonjakan jumlah penumpang yang diproyeksikan akan terus meningkat tajam hingga beberapa tahun ke depan.
"Kami lanjutkan, Pak. Jadi sampai dengan tahun 2040 itu dengan proyeksi 2,5 sampai 3 juta penumpang harian, kita itu sebenarnya untuk KRL Jabodetabek ini kita butuh sekitar 200 train set untuk penambahan kapasitas plus dengan konservasi dari trainset-trainset yang ada," kata Bobby.
Bobby mengungkapkan bahwa mayoritas armada KRL yang beroperasi saat ini sudah memasuki usia kritis.
Kondisi fisik sarana yang memburuk serta kelangkaan suku cadang memaksa PT KAI harus segera meremajakan puluhan unit kereta dalam waktu dekat.
"Ketika trainset-trainset kita ini sudah berumur 45. Sudah berumur 45. 45 ini kita sudah tidak bisa lagi. Satu sparepart sudah tidak ada. Yang kedua secara metal dia sudah mulai fatigue. Sudah mulai fatigue, maka 2029 dari 92 train set ini 2045 itu kita harus ganti," katanya.
"Sehingga sampai dengan tahun 2031 kita itu harus mengganti 87 trainset dengan yang lain," sambungnya.
Di sisi lain, produsen lokal PT INKA belum mampu mengejar kebutuhan unit yang begitu tinggi. Keterbatasan kapasitas manufaktur ditambah keterlambatan penyerahan armada membuat PT KAI mengalami defisit kereta yang cukup signifikan untuk periode 2026–2027.
"Jadi bagaimana kita menutup 2027 2026-2027 dulu. Jadi salah satunya yang kami akan usulkan itu adalah kita tambal dulu, Pak, dengan melakukan impor, ya, itu kereta kereta yang tidak baru," ujarnya.
Guna menjamin keandalan dan keselamatan operasional, Bobby memastikan armada bekas yang didatangkan nantinya bukan sekadar kereta tua biasa, melainkan unit yang sudah melewati proses pembaruan total.
"Ya, kereta yang tidak baru, yang memang kita lihat historisnya, secara historis ini bagus, mungkin, kemudian yang kedua adalah sudah melakukan refurbishment Pak. Iya, sudah melakukan refurbishment, kayak pesawat lah gitu ya. Kayak pesawat, telah kita melakukan refurbishment. Ini, ini cara cepat," ujarnya.
Selain membuka opsi impor jangka pendek, PT KAI mendesak PT INKA untuk mentransformasi sistem produksinya agar mampu memenuhi kebutuhan jangka panjang melalui kemitraan strategis.
"PT INKA mau tidak mau memang eh harus kita ini harus kita beyond dari (TRL) 15, kapasitas mereka sekarang ini. Memang harus ada partner, strategic partner dari luar gitu yang memang harus menambah kapasitasnya dia di Banyuwangi," katanya.
Menanggapi permintaan tersebut, Pimpinan Komisi VI DPR RI mendukung langkah transisi PT KAI sambil tetap mendorong peningkatan kapabilitas industri perkeretaapian nasional.
"Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk, C, memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta dan set bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade membacakan kesimpulan rapat.
"D, melakukan pengadaan sarana bukan baru sebagai solusi transisi dengan tetap memperkuat sinergi bersama PT INKA dengan meningkatkan (TRL) teknologi readiness level dan manufacturing readiness level PT INKA secara proper level 9 dalam kapasitas kualitas teknologi dan daya saing industri nasional," tambahnya.