- Komisi XIII DPR RI berencana meninjau langsung Lapas Cibinong pada Jumat, 25 September 2026.
- Peninjauan dilakukan untuk menyelidiki temuan Ombudsman RI tentang fasilitas mewah milik warga binaan.
- Komisi XIII DPR RI akan memanggil Ditjenpas dan Ombudsman RI dalam RDP pekan depan.
Suara.com - Komisi XIII DPR RI berencana melakukan cek lapangan ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Hal itu dilakukan setelah adanya temuan Ombudsman RI terkait fasilitas mewah.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, pihaknya turun langsung ke Lapas untuk memastikan fakta sebenarnya mengenai kabar fasilitas mewah tersebut.
"Kita juga berencana akan turun langsung ke Lapas Cibinong untuk meninjau langsung berdasarkan data yang kita peroleh, apakah itu fakta atau bagaimana, sebelum kita membuat rekomendasi-rekomendasi agar persoalan ini tuntas," kata Sugiat kepada wartawan, Jumat (25/9/2026).
Di sisi lain, Sugiat mengungkapkan, pihaknya akan mengklarifikasi adanya informasi berbeda dalam persoalan Lapas Cibinong.
"Bahwa berdasarkan temuan Ombudsman RI, di Lapas Cibinong ada semacam rumah mewah, vila mewah, yang itu diindikasi digunakan oleh warga binaan," katanya.
"Bahkan ada temuan semacam fasilitas golf, ada minuman keras, dan lain sebagainya. Sementara berdasarkan penjelasan dari Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Republik Indonesia Provinsi Jawa Barat mengatakan bahwa itu adalah rumah dinas yang digunakan untuk program asimilasi," sambungnya.
Atas dasar itu, Juru Bicara Partai Gerindra itu mengatakan pihak Komisi XIII DPR akan memanggil Ditjen Pemasyarakatan hingga Kalapas Cibinong. Ombudsman RI juga akan dipanggil dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) pekan depan.
"Nanti pada Rapat Dengar Pendapat itu kita akan berusaha melakukan investigasi bagaimana sesungguhnya duduk persoalannya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, dari kejadian ini, yang paling penting adalah tata kelola Lapas bisa berjalan transparan dan akuntabel.
"Dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum aparat yang bertugas di pihak Lapas. Saya pikir itu, nanti kita tunggu hari Senin... Senin depan kita akan lakukan RDP dengan pihak Ombudsman dan pihak Ditjenpas Republik Indonesia. Saya pikir itu," pungkasnya.