- Pemerintah Qatar melakukan diplomasi ulang-alik antara pejabat Iran dan AS untuk menghentikan konflik militer pada Selasa (29/9/2026).
- Presiden AS Donald Trump membantah laporan pelonggaran sanksi ekonomi dan menegaskan fokusnya mencegah Teheran memiliki senjata nuklir.
- Konflik berkepanjangan menewaskan ribuan jiwa, merusak perekonomian Iran, mengganggu pasokan energi global, serta memicu sanksi ekonomi baru dari AS.
Suara.com - Pemerintah Qatar menyatakan harapannya agar langkah diplomasi ulang-alik (shuttle diplomacy) yang tengah dilakoni antara pihak Iran dan Amerika Serikat (AS) dapat membuahkan titik terang.
Inisiatif diplomatik ini diupayakan untuk menghentikan eskalasi konflik militer yang kini telah memasuki bulan kedelapan, meskipun Presiden AS Donald Trump secara tegas membantah laporan yang menyebutkan kesediaan Washington untuk melonggarkan sanksi ekonomi.
Juru Bicaranya Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, menyampaikan bahwa Qatar kembali mengambil peran sebagai mediator utama setelah sebelumnya sukses memfasilitasi nota kesepahaman (MoU) gencatan senjata singkat pada Juni lalu. Pejabat AS dan Iran dilaporkan telah melakukan dialog terpisah dengan mediator Qatar.
"Kami sedang mempertukarkan pesan di antara para pihak yang bertikai, dan kami bekerja untuk membangun titik temu guna mencapai kesepakatan yang dapat menyelamatkan kita semua dari dampak buruk konflik ini," ujar Majed al-Ansari kepada awak media pada Selasa (29/9/2026).
Bantahan Trump dan Sikap Tegas Teheran
Negosiasi yang sempat menguat di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York pekan lalu hingga kini belum berhasil menghasilkan kesepakatan resmi untuk membuka kembali Selat Hormuz.
Presiden Donald Trump menegaskan kembali posisinya bahwa sasaran utama operasi ini adalah mencegah Teheran memiliki senjata nuklir, menghentikan ancaman terhadap negara tetangga, serta mengakhiri perang secepatnya.
Trump secara terbuka membantah pemberitaan Axios dan CNN yang mengutip sumber anonim pejabat AS, yang mengklaim bahwa dirinya bersedia memberikan kelonggaran sanksi serta mencairkan aset Iran yang dibekukan sebagai imbalan atas kemajuan konkret program nuklir.
"Berita ini tidak benar. Saya TIDAK menawarkan apa pun kepada mereka," tulis Trump melalui akun Truth Social miliknya.
Di sisi lain, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa Teheran terbuka untuk ruang dialog mengenai program nuklir dan isu keamanan regional, namun menolak keras segala bentuk intimidasi.
"Iran siap untuk melakukan pembicaraan mengenai program nuklir dan isu-isu lainnya, tetapi kami tidak akan menerima perundungan atau pemaksaan," tegas Pezeshkian dalam wawancara di program Face the Nation CBS.
Dalam Sidang Majelis Umum PBB, pihak Iran sempat melayangkan proposal perdamaian yang mencakup jeda pertempuran serta tenggat hitung mundur selama tujuh hari untuk membuka kembali akses Selat Hormuz.
Meskipun Trump dilaporkan menolak rencana tersebut secara informal pada Sabtu lalu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menyatakan bahwa Washington belum memberikan penolakan resmi melalui jalur mediator.
Dampak dari konflik berkepanjangan ini telah merusak infrastruktur militer konvensional dan perekonomian Iran, sekaligus menewaskan ribuan jiwa serta mengganggu pasokan energi global. Eskalasi juga meluas ke kawasan Teluk setelah milisi Houthi di Yaman meningkatkan serangan yang mengancam jalur ekspor minyak Arab Saudi di Laut Merah.
Guna meredam lonjakan inflasi dan volatilitas harga pasar energi:
- Harga Minyak Mentah: Ditutup melemah 2,5 persen pada perdagangan Selasa akibat indikasi pulihnya sebagian ekspor minyak Timur Tengah, meski secara bulanan masih mencatatkan tren kenaikan.
- Cadangan Minyak Strategis AS: Pemerintah AS menawarkan pinjaman hingga 40 juta barel minyak dari Strategic Petroleum Reserve (SPR) kepada perusahaan energi.
- Sanksi Ekonomi Baru: AS memperketat tekanan ekonomi dengan menjatuhkan sanksi baru terhadap 10 individu dan entitas yang berbasis di Tiongkok, Hong Kong, dan Pakistan atas tuduhan membantu pengadaan persenjataan bagi Iran.