- Calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan visi kepemimpinannya di Komisi III DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
- Ia menegaskan bahwa perubahan Polri harus dimulai dari pimpinan melalui keteladanan nyata dan tindakan langsung di lapangan.
- Ia berkomitmen menolak segala pelanggaran hukum oleh anggotanya serta siap dievaluasi secara terbuka berdasarkan kinerja nyata.
Suara.com - Calon Kapolri Komjen Pol Suyudi Ario Seto menegaskan komitmen kepemimpinannya saat menjalani fit and proper test di Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Dalam paparan tersebut, ia menolak anggapan bahwa posisi tertinggi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan sebuah pencapaian akhir pribadi.
"Bagi saya, jabatan Kapolri bukanlah puncak karier. Jabatan Kapolri adalah puncak tanggung jawab," ujar Komjen Suyudi di hadapan para anggota Komisi III DPR RI.
Ia menekankan bahwa pembenahan di tubuh kepolisian harus dimulai langsung dari jajaran pimpinan tertinggi melalui keteladanan yang nyata.
"Perubahan Polri tidak mungkin terjadi apabila pimpinan hanya meminta anggota berubah. Perubahan harus dimulai dari pimpinan dan dibuktikan di lapangan," tegasnya.
Ia menyatakan komitmennya untuk rutin berinteraksi langsung dengan jajaran di lapangan serta masyarakat luas tanpa niat mencari popularitas.
"Saya akan turun ke lapangan bukan untuk mencari panggung, tetapi untuk melihat masalah, mendengarkan anggota dan masyarakat, mengambil keputusan, serta memastikan keputusan dilaksanakan. Anggota tidak boleh dipaksa mencapai target dengan cara yang melanggar hukum. Sebaliknya, tidak ada tekanan pekerjaan yang dapat menjadi pembenaran untuk memeras, menerima suap, merekayasa perkara, menjadi backing kegiatan ilegal, atau menggunakan kekerasan secara sewenang-wenang. Semangat yang ingin saya hidupkan sederhana. Tidak arogan, tidak berbohong, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan tidak menyakiti masyarakat secara sewenang-wenang," paparnya.
Lebih lanjut, Suyudi menyatakan kesiapannya untuk dievaluasi secara terbuka berdasarkan kinerja dan transparansi kepemimpinan.
"Apabila memperoleh amanah, saya siap dinilai dari hasil, bukan dari janji. Mempertanggungjawabkan kepemimpinan sesuai konstitusi, menjalani pengawasan DPR, menghormati proses hukum, bekerja bersama lembaga pengawas, dan membuka ruang koreksi masyarakat," pungkasnya.