Suara.com - Pertumbuhan pusat data (data center) di Indonesia untuk melayani kebutuhan kecerdasan buatan (AI) diperkirakan ikut menaikkan emisi karbon dan pemakaian air. Perkiraan itu muncul dalam penelitian Departemen Sistem Informasi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya yang terbit di jurnal Etika Teknologi Informasi pada 2026.
Data center adalah gedung berisi ribuan server yang menyimpan dan memproses data, mulai dari media sosial sampai chatbot AI. Server-server itu menyala 24 jam dan harus terus didinginkan.
Menurut penelitian tersebut, konsumsi listrik data center Indonesia diproyeksikan naik dari 6,7 terawatt-jam (TWh) pada 2024 menjadi 26 TWh pada 2030, mengacu pada data lembaga riset energi Ember. Jika dikalikan faktor emisi listrik nasional sebesar 0,85 kilogram CO per kilowatt-jam, emisinya naik dari sekitar 5,7 juta ton menjadi 22,1 juta ton CO. Para penulis menyebut hitungan ini bersifat ilustratif karena faktor emisi dianggap tetap.
Ember sendiri dalam laporannya memperkirakan emisi data center Indonesia bisa naik empat kali lipat pada 2030. Penyebab utamanya adalah sumber listrik. Data Dewan Energi Nasional yang dikutip penelitian itu menunjukkan batu bara menyumbang 40,46 persen bauran energi primer nasional pada 2023, sedangkan energi terbarukan 13,09 persen. Para penulis menilai ada "kesenjangan signifikan antara laju pertumbuhan infrastruktur dan kesiapan keberlanjutan".
Secara global, Badan Energi Internasional (IEA) memperkirakan konsumsi listrik data center dunia naik menjadi sekitar 945 TWh pada 2030, dengan porsi masih di bawah 3 persen dari total listrik dunia. Artinya, dampaknya sangat bergantung pada dari mana listriknya berasal.
Pembangunannya juga menumpuk di beberapa titik. Dari 20 proyek dalam RUPTL PLN 2025–2034 yang dihimpun penulis makalah, total kebutuhan daya di Jawa Barat (Bekasi, Karawang, Cikarang) mencapai 2.010 MVA, sedangkan DKI Jakarta 547 MVA. Di Batam, kawasan Nongsa Digital Park seluas 188,04 hektare menjadi pusatnya.
Di Batam, yang paling disorot adalah air. Pulau ini bergantung pada air hujan yang ditampung waduk, sementara data center memakai air untuk pendinginan. Laporan Katadata pada November 2025 menyebut satu fasilitas milik NeutraDC–Nxera di Kabil, berkapasitas 56 megawatt, membutuhkan 3 juta liter air per hari. Jika sepuluh data center beroperasi penuh pada 2032, kebutuhan air diperkirakan sekitar 32 juta liter per hari, atau 8,4 persen pasokan Batam saat ini.
Pada Desember 2024, warga Teluk Mata Ikan, desa nelayan di seberang KEK Nongsa, berunjuk rasa di depan fasilitas data center setelah airnya hanya mengalir beberapa jam sehari selama sekitar tiga bulan. Pejabat menyebut penyebabnya masalah teknis pipa, dan air kembali normal beberapa hari kemudian. BP Batam juga mencatat masih ada 18 wilayah "stressed area" di pulau itu.
Persoalan ini dibahas dalam diskusi Festival Media Selat Malaka di Politeknik Negeri Batam, 20 September 2026. Direktur Promosi dan Fasilitasi Investasi BP Batam Dendi Gustinandar mengakui Batam tidak punya sumber air besar dan hanya mengandalkan hujan yang ditampung di delapan waduk. Peneliti AI Henke Yunkins mengingatkan bahwa "data center punya jejak fisik, jadi tidak hanya virtual".
Pihak NeutraDC–Nxera menyebut fasilitasnya memakai pendingin udara dan pendingin cair langsung ke prosesor untuk mengurangi penguapan. BP Batam berencana membangun pengolahan air berkapasitas 30 juta liter per hari di Nongsa. Air hasil desalinasi menjadi opsi, tetapi harganya Rp28.000–36.000 per meter kubik, jauh di atas air industri sekitar Rp12.000. Dari sisi listrik, Zakki Amali dari Trend Asia menyinggung rencana pembangunan PLTU di Batam yang disebut berkaitan dengan kebutuhan energi proyek data center.
Ember menghitung sekitar sepertiga kebutuhan listrik data center ASEAN pada 2030 bisa dipenuhi tenaga surya dan angin tanpa baterai penyimpan. "Industri data center ASEAN yang sedang booming berisiko menggagalkan target transisi energi tanpa tindakan segera," kata analis energi Ember, Shabrina Nadhila.
Para peneliti ITS merekomendasikan standar green data center nasional yang mengikat, karena saat ini belum ada, serta pelaporan emisi yang transparan. Mereka juga menyarankan penelitian lanjutan berbasis pengukuran langsung efisiensi energi tiap fasilitas.
Sementara itu, aktivis lingkungan Akar Bhumi, Hendrik Hermawan, mempertanyakan prioritas pasokan air saat kemarau panjang. "Jika kemarau melanda Batam lagi, siapa yang akan diprioritaskan? Data center atau warga?" katanya kepada seperti dilansir dari laman Katadata.