Rocky Gerung: Jangan Sampai Isu Ijazah Gibran Dikaitkan dengan Prabowo

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berisiko mendulang tekanan publik jika polemik kelayakan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus dikaitkan dengan posisinya. Anggota Watimpres Rocky Gerung menilai publik sebenarnya hanya menyoroti keabsahan sang wakil presiden, bukan sang kepala negara.

"Jangan sampai isu ini kemudian dilengketkan pada presiden. Bahwa presiden ternyata pasangannya ilegal. Padahal yang diincar cuman wapresnya tuh," tegas Rocky dalam Youtube Akbar Faizal.

Menurutnya, untuk melindungi legitimasi pemerintahan, langkah pengunduran diri Gibran dinilai menjadi jalan keluar paling elegan. Opsi ini dianggap efektif meredam kejenuhan serta kemarahan masyarakat yang menumpuk sejak isu ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo mencuat.

Rocky juga menyarankan agar Presiden Prabowo tidak perlu ikut campur atau memberikan tanggapan terbuka atas gejolak ini. Sikap diam presiden penting guna menjaga kestabilan psikologis politik nasional di tengah desakan opini publik.

“Maka presiden akan susah untuk mengucapkan sesuatu ketika psikologi publik menuntut supaya Pak Presiden dipancing untuk terlibat memberi komentar. Nggak boleh,” tutup Rocky.

Putusan terbaru Mahkamah Konstitusi terkait gugatan syarat pendidikan secara otomatis mengoper bola panas persoalan ini ke ranah legislatif. DPR kini memegang peran kunci untuk menindaklanjuti kegelisahan publik yang dialihkan oleh lembaga peradilan tersebut.

"Mahkamah menyediakan diri untuk menyeberangkan keresahan publik yang bertahun-tahun ini supaya dia jadi mainan DPR. Jadi dia, dia kirim bom bola panas ke DPR itu,” ujarnya.

Meskipun gejolak politik memanas, eskalasi amarah warga diharapkan tidak berujung pada aksi demonstrasi yang tak terkendali. Gelombang protes masyarakat berisiko menjelma menjadi desakan hukuman moral yang masif terhadap eksistensi dinasti politik.

“Kita mesti cegah, jangan sampai kemarahan publik itu yang sudah terakumulasi dari kasus ijazah Pak Jokowi sampai ke ijazah Pak Gibran itu, akumulasi itu membuat orang merasa bahwa ini saatnya hukuman maksimal pada dinasti Jokowi,” jelas Rocky.

Gugatan hukum mengenai keabsahan dokumen pendidikan para pejabat publik sebelumnya telah menguji batasan kelayakan pimpinan nasional di Mahkamah Konstitusi. Putusan atas perkara ini memicu reaksi keras dari berbagai kalangan pengamat dan aktivis politik.

Rangkaian polemik mengenai kelengkapan berkas administrasi keluarga Jokowi memang terus membayangi perjalanan transisi kepemimpinan nasional. Keputusan MK yang melimpahkan diskursus ke DPR pada akhirnya membuka babak baru dalam dinamika politik pasangan Prabowo-Gibran.