- Jakarta menargetkan sebagai percontohan nasional kota ramah disabilitas.
- Bappeda DKI Jakarta dan Kementerian PPPA merancang layanan terintegrasi dari masa kandungan hingga dunia kerja untuk kelompok rentan.
- Pemprov DKI Jakarta berharap kebijakan inklusif ini mampu menjamin akses setara demi mewujudkan kenyamanan bagi seluruh warga.
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan ibu kota menjadi percontohan nasional dalam penerapan kebijakan publik yang ramah disabilitas. Target ini didorong melalui pengembangan layanan yang inklusif, mulai dari masa kandungan hingga warga berkebutuhan khusus memasuki dunia kerja.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, kemajuan Jakarta sebagai kota global tidak cukup diukur dari kemegahan gedung dan fasilitas perkotaan.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan juga harus tercermin dari kemampuan pemerintah menjamin kenyamanan dan akses yang setara bagi seluruh warga.
"Bagi saya, Jakarta itu bukan semata-mata membangun gedung-gedung yang tinggi, fasilitas yang luar biasa. Tetapi sentuhan-sentuhan yang seperti inilah yang membuat menurut saya Jakarta lebih nyaman, aman, dan kalbu," ujarnya saat menghadiri SPEKIX 2026 di Senayan, Jakarta, Sabtu (10/10/2026).
Pramono menyebut Jakarta memiliki modal pembangunan yang tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ia mengklaim ibu kota menempati peringkat pertama secara nasional dengan nilai 85,05.
"Jauh lebih tinggi dari kota-kota lain," katanya.
Di tingkat global, Jakarta disebut berada di posisi ke-53 dalam indeks ibu kota global dan peringkat ke-17 dunia untuk kualitas transportasi perkotaan.
Pemprov DKI ingin capaian tersebut berjalan beriringan dengan penguatan perlindungan dan aksesibilitas bagi kelompok rentan.
Untuk mewujudkan target itu, Bappeda DKI Jakarta bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) merancang tata kelola layanan disabilitas yang terintegrasi. Skema tersebut mencakup pendampingan sejak masa kandungan hingga pendidikan dan dunia profesi.
Pemprov DKI berharap pendekatan tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas layanan di Jakarta, tetapi juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten dan kota lain di Indonesia.
"Ini bagian dari komitmen kami mewujudkan Jakarta yang ramah dan inklusif bagi seluruh warganya, termasuk individu berkebutuhan khusus," tegas Pramono.