- Pramono Anung menegaskan Pemprov DKI Jakarta menolak segala bentuk premanisme dalam bentrokan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- Kericuhan terjadi pada Senin, 12 Oktober 2026, karena pekerja proyek tidak terima sepeda motornya dikenakan Operasi Cabut Pentil.
- Dampak insiden tersebut mengakibatkan seorang petugas Satpol PP mengalami luka pukulan helm hingga harus menerima enam jahitan.
Suara.com - Pramono Anung menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk aksi premanisme.
Pernyataan itu terlontar menyusul insiden kekerasan dalam bentrokan antara petugas Satpol PP dan pekerja proyek di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
"Terhadap tindakan ini, tadi malam pun saya bilang bahwa kita nggak boleh kalah dengan premanisme yang dilakukan oleh siapa pun. Mereka (Satpol PP) sedang menjalankan tugas. Saya minta untuk ditegakkan aturan main," ujar Pramono saat memberikan keterangan pers di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, Senin (12/10/2026).
Kericuhan bermula saat petugas gabungan selesai menggelar penertiban parkir liar di kawasan Kolam Renang Bulungan.
Kepala Satpol PP Kebayoran Baru, Diki Zulkarnain, menerangkan bahwa para pekerja meradang lantaran sepeda motor mereka terkena Operasi Cabut Pentil (OCP) oleh personel Dinas Perhubungan.
"Mereka tidak terima kendaraannya dilakukan OCP, karena menganggap lokasi tersebut merupakan tempat parkir yang disediakan oleh pihak PT," jelas Diki dalam keterangan resmi secara terpisah.
Diki juga membeberkan bahwa gesekan fisik tak terhindarkan hingga berujung pada aksi pemukulan menggunakan helm terhadap seorang anggota Satpol PP. Korban harus menerima enam jahitan di puskesmas.
"Dalam kejadian, terdapat petugas yang mengalami luka saat berupaya melindungi anggota lainnya yang terjatuh dan nyaris menjadi sasaran pengeroyokan massa," kata Diki lagi.
Kendati pihak manajemen proyek telah meminta maaf dan memohon penyelesaian secara kekeluargaan, Pramono bergeming dan menghendaki proses hukum tetap berjalan.
"Saya menyampaikan bahwa ini petugas yang sedang bekerja, dan mereka bukan seperti yang digambarkan melakukan penertiban terhadap pedagang ataupun ibu yang biasa berjualan di sana. Ini rentetannya adalah penertiban yang dilakukan oleh Dishub, sehingga tidak ada kaitannya dengan itu," jelas mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut.
Pramono menandaskan bahwa pemukulan serta intimidasi terhadap aparat yang bertugas di lapangan harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
"Dengan kedatangan manajemen proyek dari PT, saya menyampaikan kepada Pak Kepala Dinas Satpol PP untuk didengarkan terlebih dahulu apa yang terjadi. Tetapi sampai sekarang, karena itu sudah dilakukan pemukulan, mereka mengejar-ngejar dan kemudian mengintimidasi, saya minta proses hukumnya tetap ditegakkan," tegas politikus senior tersebut.