- Praktisi hukum Ahmad Khozinudin menyebut Wakil Presiden Gibran kehilangan dukungan partai politik kecuali PSI.
- Polemik dokumen pendidikan Gibran dinilai dapat memengaruhi keberlangsungan dinasti politik keluarga Jokowi serta dukungan para relawan.
- Gibran menghadapi kemungkinan mengundurkan diri, proses hukum pidana, atau pemeriksaan DPR terkait hak menyatakan pendapat.
Suara.com - Praktisi hukum Ahmad Khozinudin menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kehilangan dukungan politik di tengah polemik dokumen pendidikannya. Ia menyebut saat ini hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang membela Gibran.
"Tidak ada satu pun partai yang membela Gibran," kata Khozinudin dikutip dari YouTube Forum Keadilan TV, Senin (12/10/2026).
Khozinudin membandingkan posisi politik Gibran saat Pilpres 2024 dengan situasinya saat ini. Menurut dia, Gibran yang dahulu menjadi bagian penting dalam kontestasi politik kini justru seperti kehilangan tempat bernaung di antara partai-partai politik.
“Dulu saat pilpres Gibran itu ibaratnya pangeran, hari ini Gibran itu seperti orang yang terlantar, tidak ada satu pun yang mengasuh dari partai politik kecuali satu saja PSI karena itu partai keluarga Solo,” ungkapnya.
Ia juga menanggapi pembelaan terhadap Gibran yang menyinggung riwayat pendidikannya hingga jenjang sarjana.
Menurut Khozinudin, argumen tersebut tidak serta-merta menjawab persoalan dokumen pendidikan yang dipermasalahkan dalam pencalonan Gibran.
“Jadi sebenarnya mereka itu secara implisit ya sudah mengakui mereka itu tidak punya argumentasi sehingga harus berlindung di balik berbagai apology,” ujarnya.
Ia menilai polemik tersebut tidak hanya menyangkut posisi Gibran, tetapi juga berpotensi memengaruhi keberlangsungan dinasti politik keluarga Jokowi di Solo.
Ahmad berpandangan, jika posisi politik Gibran dan Jokowi melemah, dukungan relawan yang selama ini mengiringi keduanya juga bisa ikut terdampak.
“Itu kan kalau Gibrannya pecah atau Jokowinya pecah secara politik, habis juga mereka. Enggak ada lagi relawan Gibran, enggak ada lagi relawan Jokowi,” tuturnya.
kozinudin kemudian menyinggung sejumlah kemungkinan yang menurutnya dihadapi Gibran, mulai dari mengundurkan diri hingga menghadapi proses hukum maupun langkah politik di DPR.
“Kita lihat saja nanti apakah Mas Gibran memilih untuk mundur atau memilih untuk diperiksa oleh polisi dalam kasus pidana atau memilih untuk diperiksa oleh DPR dalam konteks aktivasi pemakzulan melalui pengguliran hak menyatakan pendapat,” pungkasnya.
Reporter: Agustin Dwi Anggraini