- Menko Polkam Dudung Abdurachman menyatakan Satyawan Pudyatmoko menjadi calon Kepala BPGMN yang dilantik pekan depan.
- Presiden Prabowo Subianto memutuskan pembentukan BPGMN pada 24 September 2026 guna memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove.
- Badan baru tersebut difokuskan untuk meningkatkan pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui pelibatan ilmuwan dan profesional.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menyebut Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Kementerian Kehutanan Satyawan Pudyatmoko sebagai salah satu calon Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN).
Dudung menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat terbatas mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
"Tadi kalau tidak salah ya, Profesor Satyawan kalau enggak salah, itu dari Kementerian Kehutanan. Ya, ahlinya," kata Dudung sebagaimana dilansir Antara.
Ia berharap kepala badan baru tersebut dapat segera dilantik.
"Mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik," ujarnya.
Satyawan saat ini menjabat sebagai Direktur Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan.
Sebelum menduduki jabatan tersebut, ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Perencanaan dan Evaluasi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).
BRGM merupakan lembaga yang sebelumnya menangani restorasi ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove di sejumlah provinsi prioritas. Masa tugas lembaga tersebut berakhir pada 31 Desember 2024.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto pada 24 September 2026 memutuskan pembentukan BPGMN untuk memperkuat pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, sekaligus meningkatkan upaya pencegahan karhutla.
Keputusan tersebut diambil setelah Presiden berdiskusi dengan sejumlah akademisi dan pakar mengenai pengelolaan lahan gambut serta penanganan kebakaran di Istana Merdeka, Jakarta.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangannya pada Jumat (25/9) mengatakan pembentukan BPGMN merupakan salah satu hasil pembahasan Presiden bersama para ahli.
Menurut Teddy, badan tersebut diarahkan untuk memperkuat pencegahan karhutla melalui penelitian, pemetaan, sistem deteksi dini, serta pemantauan titik panas di kawasan gambut.
"Badan ini akan melibatkan para ilmuwan dan profesional," katanya.
Pelibatan ilmuwan dan profesional tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan gambut berbasis penelitian serta mendukung pencegahan kebakaran sejak dini.
Sebelumnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Rabu (30/9) mengatakan pemerintah tengah menyiapkan rancangan peraturan presiden mengenai pembentukan BPGMN.
Badan tersebut direncanakan berada langsung di bawah Presiden dengan fokus pada penguatan pencegahan karhutla dan pengelolaan ekosistem gambut serta mangrove.