Mengapa Banjir Bandang Terjang Padang di Tengah Kemarau dan Karhutla?

Suara.com - Sebagian wilayah Indonesia menghadapi kemarau panjang, kekeringan, dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah penguatan fenomena El Nino.

Namun, Kota Padang, Sumatera Barat, justru diterjang banjir setelah hujan berintensitas tinggi mengguyur wilayah tersebut pada Sabtu (10/10/2026) kemarin.

Banjir bahkan menerjang permukiman di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo. Ratusan warga harus dievakuasi oleh tim SAR gabungan dan memutus sejumlah akses.

Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan: mengapa banjir bandang bisa terjadi di tengah musim kemarau dan ancaman El Nino?

Banjir Padang dan Kerusakan Berulang

Hujan berintensitas tinggi mengguyur Kota Padang sejak Sabtu, 10 Oktober 2026 siang. BPBD Kota Padang menerima laporan awal banjir dari wilayah Kuranji sekitar pukul 12.52 WIB, sebelum genangan meluas ke sejumlah kawasan lain.

Berdasarkan pendataan sementara BPBD hingga Sabtu pukul 22.45 WIB, banjir berdampak pada enam kelurahan di tiga kecamatan yaitu Kuranji, Koto Tangah, dan Nanggalo.

Adapun kelurahan yang terdampak mencakup Kelurahan Kuranji, Lubuk Minturun, Koto Panjang Ikua Koto, Batipuh Panjang, Tabing Banda Gadang, dan Gurun Laweh.

Sebanyak 225 kepala keluarga atau 498 jiwa tercatat terdampak. Selain merendam sekitar 120 rumah, banjir menyebabkan empat rumah mengalami kerusakan sedang dan satu rumah rusak berat di Kecamatan Kuranji.

"Angka tersebut masih dalam proses pendataan dan pemutakhiran oleh petugas," kata Berton SP Panjaitan, selaku Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB.

Dampak bencana terlihat pula pada terputusnya akses jalan masyarakat di kawasan Guo, Kuranji.

Tim SAR gabungan mengevakuasi 238 warga dari sejumlah lokasi terdampak. Sementara itu, pemerintah bersama BPBD, TNI, Polri, Basarnas, dan relawan melakukan penanganan darurat, membuka tempat pengungsian, serta menyalurkan kebutuhan dasar bagi warga.

Dampak banjir Padang tak hanya terlihat dari rumah yang terendam dan akses jalan yang terputus. Bagi warga di kawasan rawan, banjir berulang juga memunculkan trauma bagi sejumlah warga setiap kali hujan kembali turun.

Beberapa warga Padang bahkan sudah empat kali mengalami banjir. Kawasan Lapau Munggu, Kecamatan Kuranji, menjadi salah satu titik yang kembali terdampak banjir bandang pada 10 Oktober 2026.

Sejak November 2025, kawasan tersebut dilaporkan telah mengalami banjir bandang sebanyak empat kali.

Mengapa Hujan Ekstrem Turun di Tengah Musim Kemarau?

Di tengah ancaman El Nino kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) positif, hujan ekstrem tetap dapat terjadi secara lokal.

Hal ini dikarenakan kondisi iklim global tidak menghilangkan seluruh mekanisme pembentukan awan hujan.

Dosen Departemen Geografi Lingkungan UGM, Emilya Nurjani, menuturkan El Nino dan IOD positif memengaruhi distribusi curah hujan melalui perubahan suhu muka laut di wilayah yang berbeda.

El Nino berkaitan dengan pemanasan perairan Pasifik tropis, sedangkan IOD positif ditandai perbedaan suhu muka laut antara bagian barat dan timur Samudra Hindia.

Pemantauan BMKG menunjukkan El Nino telah mencapai intensitas sangat kuat pada September 2026.

Dalam analisis dinamika atmosfer dasarian III September yang dirilis 5 Oktober 2026, indeks ENSO tiga bulanan periode Juli-September mencapai +2,70, sedangkan indeks IOD dasarian tercatat +0,99.

Meski demikian, pengaruh El Nino dan IOD terhadap curah hujan tidak sama di seluruh wilayah Indonesia.

Emilya menegaskan karakter geografis, pola hujan, topografi, dan kondisi hidrologis membuat setiap daerah memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap periode kering maupun hujan ekstrem.

"El Nino Godzilla sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai fenomena iklim yang ekstrem, tetapi juga sebagai alarm untuk melihat bagaimana setiap wilayah memiliki tingkat risiko dan kapasitas adaptasi yang berbeda," ujar Emilya.

Sumatra Barat memiliki karakter geografis yang berbeda dari wilayah selatan Indonesia yang didominasi pola hujan monsunal.

Wilayah pesisir barat Sumatra berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, sementara Pegunungan Bukit Barisan memengaruhi pergerakan udara dan distribusi hujan di daratan.

Pasokan uap air dari Samudra Hindia dapat mendukung pembentukan awan ketika massa udara lembap bergerak menuju daratan dan mengalami pengangkatan.

Di kawasan pegunungan, proses orografis membuat udara naik mengikuti lereng, mengalami pendinginan, lalu berpotensi membentuk awan hujan.

Namun, keberadaan Samudra Hindia tidak otomatis menyebabkan hujan ekstrem, begitu pula suhu muka laut yang hangat tidak cukup untuk menjelaskan banjir di Padang pada 10 Oktober 2026.

Untuk memastikan kontribusinya, diperlukan analisis kondisi suhu muka laut, kelembapan, angin, dan curah hujan terukur pada saat kejadian.

Data BMKG menunjukkan dinamika atmosfer regional masih dapat mendukung pembentukan awan hujan di tengah kondisi kering.

Dalam prakiraan cuaca periode 29 September-5 Oktober 2026, BMKG menyebut aktivitas Madden-Julian Oscillation (MJO) melintasi Samudra Hindia sebelah barat Sumatra.

Sementara gelombang Rossby ekuatorial dan Kelvin diprakirakan aktif di sebagian wilayah Sumatra dan perairan sekitarnya.

Gelombang atmosfer dan konvergensi angin dapat membantu mengangkat massa udara lembap sehingga pertumbuhan awan konvektif meningkat.

Jika proses tersebut berlangsung ketika kelembapan tersedia dan kondisi atmosfer mendukung, hujan lebat dapat terbentuk di wilayah tertentu meskipun secara umum Indonesia sedang mengalami kemarau.

Prakiraan BMKG untuk periode 9-15 Oktober 2026 turut memasukkan Sumatra Barat dalam wilayah yang perlu mewaspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang.

Informasi tersebut menunjukkan bahwa potensi hujan tetap ada di tengah dominasi kondisi kering.

Namun bukan bukti bahwa seluruh mekanisme atmosfer itu menjadi penyebab langsung banjir Padang.

Emilya mengingatkan bahwa El Nino tidak membuat semua wilayah mengalami kekeringan dengan tingkat yang sama.

Wilayah bertipe monsunal, seperti sebagian Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, memiliki karakter musim yang berbeda dari wilayah dengan pola hujan ekuatorial.

"Adapun wilayah bertipe monsoonal antara lain sebagian Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sulawesi, serta wilayah selatan Indonesia. Sebaliknya, wilayah yang memiliki pola hujan atau klimatologi ekuatorial memiliki karakteristik berbeda dalam menghadapi periode kering," terangnya.

Mengapa Padang Rentan Banjir Bandang?

Pakar Hidrologi Hutan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) UGM, Hatma Suryatmojo, menilai dampak banjir bandang November 2025 belum sepenuhnya tuntas. Hal itu menuntut kewaspadaan yang lebih dari semua pihak.

"Saya menyebutnya belum tuntas, karena kalau pulih jelas belum ya tapi belum tuntas," kata Hatma kepada Suara.com, Senin (12/10/2026).

Menurut Hatma, bencana sebelumnya telah mengubah kondisi biofisik kawasan hulu di sejumlah wilayah Sumatra, termasuk Sumatera Barat.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena Padang berada dekat dengan Pegunungan Bukit Barisan dan memiliki permukiman padat di bagian hilir.

"Di Sumatera Barat itu, kalau dibandingkan dengan di Sumatera Utara dan di Aceh, itu kondisi topografinya itu kan relatif lebih curam, ya lereng perbukaannya itu lebih curam dan tepat di bagian bawah atau di bagian hilir dari lereng itu ada pemukiman padat yaitu Kota Padang," ungkapnya.

Secara geografis, lereng curam dan lembah sungai yang sempit di kawasan Bukit Barisan dapat memperbesar potensi banjir bandang ketika hujan deras memicu aliran air dan material dari hulu.

Kondisi ini diperparah oleh kedekatan permukiman dengan aliran sungai. Sehingga warga di bagian hilir berhadapan langsung dengan ancaman luapan air.

"Dan itu kalau kemudian terjadi longsoran, maka potensi untuk menjadi bencana banjir bandang itu tinggi," ujarnya.

Kerentanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan bentuk bentang alam, tetapi juga kondisi daerah tangkapan air. Belum lagi menyoal kerusakan ekosistem hutan di hulu DAS yang mengurangi kemampuan lingkungan menahan dan mengatur aliran air.

Alih fungsi lahan, perambahan hutan, dan lemahnya pengendalian kawasan dapat memperbesar limpasan air ketika hujan berintensitas tinggi terjadi.

Maka dari itu penanganan banjir tidak cukup berhenti pada perbaikan tanggul yang jebol.

Pemerintah perlu memetakan kembali kawasan rawan, mengevaluasi tata ruang, serta membatasi pembangunan di lokasi yang berisiko tinggi terdampak banjir bandang.

Hatma menyarankan pemetaan ulang kawasan rawan bencana dengan menggabungkan peta kerawanan yang dimiliki BNPB dan lokasi kejadian terbaru.

Hasilnya dapat menjadi dasar penyesuaian aturan tata ruang agar permukiman dan aktivitas manusia tidak terus berkembang di kawasan berisiko tinggi.

Selain penataan ruang, pemulihan kawasan hulu juga perlu dilakukan melalui pendekatan infrastruktur hijau berupa rehabilitasi tutupan lahan. Didukung oleh infrastruktur fisik mencakup pembangunan atau perbaikan tanggul dan bangunan pengendali banjir sesuai kondisi setempat.

Menurut dia, pemulihan ekologis harus berjalan beriringan dengan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat.

Upaya tersebut diperlukan agar risiko terhadap warga dapat ditekan tanpa harus menunggu seluruh kondisi lingkungan pulih seperti semula.

Bukan Sekadar Musibah Musiman

Banjir Padang memperlihatkan bahwa ancaman bencana tidak berhenti ketika satu kejadian selesai ditangani.

Di tengah kemarau dan karhutla di sejumlah wilayah Sumatra, hujan ekstrem di wilayah lain menunjukkan perlunya mitigasi yang menyesuaikan kondisi cuaca dan kerentanan setiap daerah.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 3.472 kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2024.

Sebanyak 3.449 kejadian atau sekitar 99,34 persen merupakan bencana hidrometeorologi, dengan banjir menjadi jenis bencana paling dominan sebanyak 1.420 kejadian.

Meski jumlah kejadian pada 2024 lebih rendah dibandingkan 2023, besarnya porsi bencana hidrometeorologi tetap menunjukkan pentingnya pengelolaan risiko banjir, cuaca ekstrem, dan kekeringan.

Data tersebut juga mengingatkan bahwa penanganan bencana perlu memperhitungkan dampak terhadap masyarakat, bukan hanya menghitung jumlah kejadiannya.

Hatma menilai sejumlah ekosistem di Indonesia telah menghadapi tekanan yang melampaui daya dukungnya. Kondisi tersebut membuat lingkungan semakin rentan ketika menghadapi curah hujan ekstrem.

"Artinya secara ekosistem itu sebenarnya saat ini di Indonesia itu ada banyak lokasi-lokasi yang mengalami daya dukung ekosistemnya itu sudah terlampaui," kata Hatma.

Ancaman tersebut berlangsung ketika sebagian wilayah Sumatra masih menghadapi kondisi kering dan risiko karhutla.

BMKG mencatat pada dasarian I Oktober 2026, sebagian wilayah Sumatera Selatan mengalami kekeringan ekstrem dengan hari tanpa hujan lebih dari 60 hari, sementara sebagian besar wilayahnya masih berada dalam musim kemarau.

Di sisi lain, BMKG tetap memperingatkan potensi hujan di sejumlah wilayah meskipun kondisi kering masih mendominasi.

Prakiraan cuaca periode 9-15 Oktober 2026 menyebutkan dinamika atmosfer masih dapat memicu hujan lokal, sehingga musim kemarau tidak otomatis meniadakan risiko banjir.

Hatma mengingatkan bahwa perubahan pola cuaca harus menjadi dasar untuk memperbarui pendekatan penanggulangan bencana.

Pemerintah perlu mengantisipasi kemungkinan meningkatnya risiko di kawasan yang sebelumnya tidak dikategorikan sebagai wilayah rawan.

"Kalau frekuensinya sudah meningkat, kan berarti itu sudah bukan anomali lagi. Itu sebagai sebuah pola baru," tandas Hatma.

Refleksi Penanganan Bencana

Dalam konteks Padang, perubahan pendekatan itu perlu diwujudkan melalui penguatan sistem peringatan dini yang terhubung dengan pemantauan hujan dan debit sungai.

Warga di kawasan rawan juga membutuhkan informasi yang cepat, jalur evakuasi yang jelas, dan prosedur penyelamatan ketika permukaan air meningkat.

Perbaikan infrastruktur harus berjalan bersama rehabilitasi tutupan lahan di hulu DAS dan penataan ruang untuk mengurangi paparan permukiman terhadap banjir bandang.

Pemerintah tidak bisa hanya menunggu kondisi ekologis pulih sebelum mengambil langkah mitigasi.

Pemetaan ulang kawasan rawan, pembatasan pembangunan di lokasi berisiko tinggi, dan pemulihan lingkungan perlu dilakukan secara bersamaan.

"Jadi biarkan proses ekologis yang belum tuntas tadi itu menuntaskan diri, tapi kemudian manusia yang terkena dampak itu juga bisa terkurangi," ujar Hatma.

Bantuan logistik, evakuasi, dan pemulihan dari pemerintah maupun relawan tetap diperlukan untuk membantu warga setelah bencana.

Namun, keberhasilan penanganan tidak cukup diukur dari kecepatan bantuan tiba, melainkan juga dari kemampuan mencegah kerusakan dan korban berulang.

Jika banjir terus ditangani sebatas tanggap darurat, warga akan terus menanggung risiko yang sama setiap kali hujan ekstrem datang.

Tantangan pemerintah bukan sekadar memulihkan kondisi setelah bencana. Melainkan membenahi tata ruang, memperkuat peringatan dini, dan memulihkan ekosistem agar bencana tidak terus menjadi siklus yang berulang.