- Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan baru kepada Badan Komunikasi Pemerintah di Hambalang pada 4 Oktober 2026.
- Badan Komunikasi Pemerintah diminta untuk tidak hanya menjelaskan kebijakan, tetapi juga menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pusat.
- Hasil dari kebijakan ini adalah terciptanya komunikasi dua arah untuk memastikan evaluasi dan perbaikan kebijakan pemerintah.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto ingin komunikasi pemerintah tidak hanya menjelaskan kebijakan kepada masyarakat, tetapi juga membawa suara masyarakat kembali ke pusat kekuasaan.
Arahan ini menjadi tantangan baru bagi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), yang selama ini berperan menyelaraskan dan menyampaikan pesan pemerintah.
Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat memanggil Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan wakilnya, Fadli Tri Hartono, ketika keduanya baru dilantik di Istana Negara.
Mengutip dari ANTARA, Prabowo meminta komunikasi pemerintah menggunakan bahasa sederhana dan menjelaskan pemikiran di balik setiap kebijakan.
Bakom juga diminta mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat, lalu meneruskannya kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk Presiden.
Dalam serah terima jabatan, Syahganda merangkum mandat tersebut sebagai upaya memastikan program pemerintah dipahami masyarakat hingga lapisan terbawah sekaligus membawa persoalan masyarakat sampai ke telinga Presiden.
Dua tugas itu menandai tantangan yang lebih luas daripada sekadar memperbaiki penyampaian informasi.
Bukan sekadar menyampaikan pesan
Perjalanan lembaga komunikasi di lingkar Istana menunjukkan bahwa penyelarasan pesan menjadi salah satu fungsi utamanya.
Kantor Komunikasi Kepresidenan atau President Communication Office (PCO) kemudian ditransformasi menjadi Bakom pada 17 September 2025. Fokusnya bergeser pada sinkronisasi komunikasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah agar pesan yang disampaikan tidak tumpang tindih.
Di bawah kepemimpinan Muhammad Qodari, Bakom juga menyusun narasi utama dua tahun pemerintahan dengan tema transformasi bangsa.
Fungsi tersebut tetap diperlukan. Namun, konsistensi pesan tidak otomatis menjawab persoalan masyarakat. Publik mungkin memahami tujuan suatu program, tetapi tetap menghadapi masalah dalam pelaksanaannya.
Karena itu, arahan Prabowo menambahkan dimensi lain dalam komunikasi pemerintah: mendengarkan dan meneruskan kritik.
Keluhan masyarakat tidak selalu muncul karena kurangnya informasi. Ada pula persoalan yang membutuhkan evaluasi kebijakan, bukan sekadar penjelasan tambahan.
Menguji keterbukaan pemerintah