- Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah menyampaikan nota perlawanan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu, 14 Oktober 2026.
- Febrie menilai surat dakwaan jaksa tidak cermat karena tidak menjelaskan secara rinci perintah pemerasan dan status hukum Ferry Boboho.
- Pengamat Yanuar Wijanarko menyatakan eksepsi tersebut mengungkap celah serius dalam ketelitian penuntutan terkait kasus pemerasan senilai Rp55 miliar.
Suara.com - Nota perlawanan atau eksepsi yang disampaikan eks Jampidsus Febrie Adriansyah dinilai bisa membongkar berbagai celah krusial dalam surat dakwaan.
Pandangan itu disampaikan Pengamat Kebijakan Publik Yanuar Wijanarko. Ia menilai nota perlawanan Febrie bisa mengurai perbuatan materiil hingga misteri rantai komando yang tidak tuntas ditarik secara linier, termasuk status hukum Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho.
"Ketika konstruksi dakwaan mengasumsikan hubungan tanpa uraian perbuatan materil yang jelas, ditambah adanya teka-teki status pihak ketiga yang tidak ditarik secara proporsional, ini menunjukkan celah serius dalam ketelitian penuntutan,” kata Yanuar kepada wartawan pada Kamis (15/10/2026).
Yanuar juga berpendapat bahwa rantai komando dalam perkara ini harus dibuktikan secara objektif, bukan sekadar berbasis asumsi.
Jika melihat nota perlawanan yang disampaikan tim hukum Febrie, mereka justru kembali mempertanyakan siapa yang memerintahkan Ferry Boboho untuk melakukan pemerasan terhadap Tan Kian.
Tidak dicantumkannya pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan perkara di lapangan dalam kerangka dakwaan membuat klaim perintah langsung dari Febrie menjadi sangat spekulatif.
Yanuar menilai hal ini menyisakan keraguan besar (reasonable doubt) atas kevalidan tuduhan yang dialamatkan kepada mantan petinggi Korps Adhyaksa tersebut.
"Kasus ini adalah ujian berat bagi objektivitas peradilan. Jika penegakan hukum dilakukan dengan instrumen yang rapuh secara formil, dikhawatirkan justru melahirkan chilling effect yang membuat aparat penegak hukum lain menjadi ragu-ragu dan takut untuk bersikap tegas dalam memberantas korupsi besar di masa depan," tandas Yanuar.
Sebelumnya, eks Jampidsus Febrie Adriansyah mempertanyakan perintah pemerasan terhadap pengusaha Tan Kian melalui Ferry Yanto Hongkiriwang alias Ferry Boboho dalam pengurusan perkara dugaan korupsi PT Jiwasraya.
Hal itu disampaikan Febrie saat membacakan nota perlawanan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).
Febrie mengatakan, jaksa penuntut umum (JPU) seharusnya bisa lebih cermat dalam menyusun dakwaan dengan menguraikan kapan dan bagaimana kejadian tersebut berlangsung.
"Surat Dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya," kata Febrie, Rabu.
Dalam dakwaan jaksa, Ferry merupakan pihak yang bertemu dengan Tan Kian. Dalam pertemuan itu, Ferry menyampaikan kemungkinan penetapan tersangka, lalu meminta uang Rp55 miliar.
Febrie kemudian mempertanyakan apakah jaksa mendalilkan dirinya sebagai pemberi perintah sebelum Ferry bertemu Tan Kian atau baru terlibat setelah Ferry menerima uang melalui perantara.
"Apakah Penuntut Umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dengan Tan Kian telah terdapat perintah dari saya? Jika demikian, kapan perintah itu diberikan, dalam bentuk apa, kepada siapa, dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut?" ucap Febrie.