- Pengamat UGM Agustinus Subarsono mendesak Kemendikdasmen memberikan subsidi internet bagi guru dan murid terdampak karhutla.
- Hingga Oktober 2026, sebanyak 3.524 satuan pendidikan dan 571.338 murid menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat kabut asap.
- Subsidi tersebut bertujuan mencegah kesenjangan pendidikan serta meringankan beban ekonomi dan tekanan psikologis warga sekolah.
Suara.com - Pengamat Kebijakan Pendidikan Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono, menilai pemerintah perlu memastikan dampak karhutla terhadap pendidikan tidak sepenuhnya dibebankan kepada murid, guru, dan orang tua.
Ia mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengalokasikan subsidi internet selama pembelajaran daring berlangsung.
Hingga Oktober 2026, sebanyak 3.524 satuan pendidikan menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring yang menjangkau 571.338 murid akibat kabut asap.
"Kemendikdasmen perlu mengalokasikan anggaran untuk memberikan subsidi bagi guru dan murid selama pembelajaran daring sebagai akibat karhutla dan wujud tanggung jawab serta kehadiran negara di tengah-tengah kesusahan warganya," kata Subarsono kepada Suara.com, Kamis (15/10/2026).
Menurut Subarsono, penerapan PJJ memang menjadi langkah untuk melindungi kesehatan warga sekolah dari paparan asap. Namun, perubahan metode pembelajaran tersebut juga berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan.
Utamanya bagi murid yang tidak memiliki perangkat memadai atau akses internet stabil. Murid yang terbiasa belajar secara langsung berisiko kesulitan memahami materi tanpa penjelasan guru.
Di sisi lain, kebosanan dan penurunan motivasi dapat mengganggu proses belajar. Kondisi tersebut semakin berat bagi anak dari keluarga yang tidak mampu menyediakan laptop, ponsel pintar, maupun kuota internet secara berkelanjutan.
Beban serupa turut dirasakan guru dan orang tua. Guru harus menyiapkan materi pembelajaran daring sekaligus memantau perkembangan murid dari jarak jauh.
"Demikan juga, beban ekonomi rumah tangga orang tua murid dan guru akan tambah karena harus membayar pulsa atau jaringan internet. Pada akhirnya PJJ bisa memberikan tekanan psikologis pada murid dan guru," tandasnya.
Ia mengkritik sikap pemerintah pusat yang tidak menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Menurutnya, penentuan status bencana semestinya didasarkan pada luas cakupan dampak dan banyaknya aspek kehidupan yang terganggu, bukan kepentingan elite penguasa.
"Cakupan aspek dan tingkatan layer seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam penentuan bencana nasional, bukan pertimbangan arogansi kekuasaan dan prestisius para elite penguasa," ujarnya.
Subarsono mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Pemerintah juga harus menjamin keberlangsungan layanan publik, termasuk pendidikan, serta memastikan warga terdampak tidak menanggung sendiri konsekuensi bencana yang menghambat aktivitas sehari-hari.
"Kalau negara absen dari dua jenis akuntabilitas ini maka akan mendegradasi political trust warga negara, khususnya Kalimantan pada pemerintah dan pada gilirannya pemerintah akan kehilangan legitimasi sosialnya," pungkasnya.